KILASCIMAHI - Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang disebut diklaim aspirasi PKS Kota Cimahi kian jadi polemik.
Pasalnya, bantuan PIP ini merupakan bantuan sosial yang digulirkan pemerintah untuk siswa miskin.
Tapi di Kota Cimahi disebutkan bantuan PIP ini merupakan aspirasi dari anggota DPR RI asal PKS.
Bahkan, di lapangan diketahui masyarakat di berbagai kelurahan di Cimahi ditawari bantuan PIP ini asal nanti memilih PKS saat Pemilu 2024 nanti.
Baca Juga: Berita Terkini! Pesawat Lion Air Mengalami Kecelakaan Di Merauke
Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra, Oneng Aminah membenarkan adanya penggunaan bantuan PIP sebagai ajang kampanye partai politik.
''Sumuhun leres pisan eta teh. PIP dianggo alat kampanye bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata (Betul sekali. PIP digunakan alat kampanye. Bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata,red),''jelas Oneng yang mengaku memperoleh informasi ini dari masyarakat.
Wakil Ketua DPRD yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi mengaku kadernya saja ditawarin akan mendapatkan bantuan PIP asal pindah partai.
Nasdem Cimahi: Masyarakat Bisa Menilai
Terbaru, Ketua Partai Nasdem Kota Cimahi, Enang Sahri menilai apa yang dilakukan PKS ini tidak benar.
Dikatakan Enang, banyak sekali program dari pemerintah pusat yang turun ke masyarakat.
''Tapi tujuannya itu untuk mengurangi beban masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat,'' jelas Enang saat ditemui Rabu 25 Januari 2023.
Oleh karena itu, Enang menilai, PKS malah akan blunder jika terus memanfaatkan bantuan pemerintah dengan cara-cara seperti ini.
Baca Juga: Hadirkan Kang Farhan, Nasdem Kota Cimahi Optimis Raih Kursi Terbanyak
Bahkan, Enang menyebut masyarakat juga akan bisa menilai apa saja yang ditawarkan PKS itu benar atau tidak.
''Contohnya aja pada 2019, PKS menjanjikan pajak motor gratis seumur hidup. Itu kan ngga masuk akal. Nanti pendapatan negaran bisa hilang, imbasnya ya ke dana pembangunan untuk masyarakat juga berkurang,'' jelas Enang.
Sebelumnya, LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) membongkar praktek kampanye PKS Cimahi yang melakukan sosialisasi door to door ke rumah warga menawarkan bantuan PIP.
Para kader PKS Cimahi ini disebut menjanjikan warga akan mendapat bantuan PIP.
Usai menawarkan bantuan PIP, para kader PKS Cimahi ini pun membagikan stiker calon anggota legislatif asal partai berlambang bulan sabit.
Bahkan, diperoleh informasi bahwa ada anggota DPRD Kota Cimahi asal PKS yang berusaha melakukan sosialisasi PIP ini ke sekolah-sekolah.
Padahal, sekolah merupakan tempat yang dilarang digunakan untuk berkampanye.
Menanggapi banyaknya kecaman mengenai bantuan PIP dimanfaatkan untuk kampanye, anggota Fraksi PKS Kota Cimahi, Supiyardi menanggapinya dengan santai.
Menurut dia, bantuan PIP ini merupakan bagian dari aspirasi anggota DPR RI.
''Dan tidak hanya dari PKS, partai lain juga ada. Cuma PKS lebih kreatif itu aja,''jelas dia saat ditemui usai FGD di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu 25 Januari 2023.
Menurut dia, kader PKS itu sangat kreatif ketika memperoleh informasi terkait program, termasuk PIP ini. Hal ini mengkonfirmasi mengenai adanya kader PKS yang melakukan sosialisasi PIP secara door to door ke rumah warga.
Meski demikian, Supriyadi membantah jika sosialisasi PIP ini digunakan untuk kampanye Caleg.
''Mungkin itu dibawah. Kalau diatas tidak ada,''tegas dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cimahi, Iyus Rusnaya menyesalkan tindakan PKS yang terlalu jor-joran mengklaim bantuan PIP sebagai aspirasinya.
Pasalnya, kata dia, bantuan PIP ini merupakan program bantuan sosial kesepakatan tiga menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Sosial.
''PIP program pemerintah. PDI Perjuangan aja tidak mengklaim itu program kita karena itu program pemerintah,''jelas Iyus.
Apalagi, kata Iyus, di tingkat pusat, PKS itu selalu mengkritik pemerintah dan menjadi oposisi. Tapi anehnya, kenapa program pemerintah seperti PIP ini malah jadi di klaim.
Humas DPD PKS Kota Cimahi, Kania Intan Puspita mengaku tidak tahu persis mengenai proses sosialisasi PIP.
Meski demikian, Kania membenarkan bahwa Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Ledia Hanifa meminta kepada pengurus PKS untuk mensosialisasikan PIP.
Menurut Kania, harus dibedakan antara Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Program Indonesia Pintar (PIP).
Kalau KIP, kata dia, pengajuannya harus melalui sekolah.
''Tapi kan ribet karena harus masuk data DTKS,'' jelas dia.
Sedangkan PIP, kata Kania, merupakan pengajuan aspirasi anggota DPR RI.
Oleh karena itu, sepengetahuannya, Ledia membentuk tim advokasi yang dibantu kader PKS di Cimahi untuk mensosialisasikan mengenai PIP.