KILASCIMAHI - Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Asep B Kurnia atau Aa Maung menyebut bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat guru.
Dan tak hanya guru, Aa Maung sebut Indonesia juga mengalami kondisi darurat tenaga administrasi dan penjaga sekolah.
Jika kondisi darurat guru, tenaga administrasi dan penjaga sekolah ini tidak segera diatasi, Aa Maung menilai dunia pendidikan di Indonesia akan mengalami kemerosotan.
''Pemerintah harusnya mulai memikirkan secara komprehensif solusi atas kondisi darurat guru, tenaga administrasi dan penjaga sekolah ini,''ungkap Aa Maung, Minggu 9 Juli 2023.
Baca Juga: Guru Gembul Dinasehati Pakar Hukum dan Pendidikan, Prof Cecep: Harus Hati-Hati, Ini Era Post Truth
Dikutip dari sahabatguru.com, disebutkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudistek), pada tahun 2021 jumlah guru mencapai 2.735.784 orang.
Dari jumlah tersebut sebanyak 1.226.460 orang merupakan guru PNS dan 1.509.324 orang bukan merupakan guru PNS.
Khusus untuk sekolah negeri jumlah guru adalah 2.063.230 orang terdiri dari 1.236.112 (60%) guru PNS, 742.459 (36%) guru non-PNS, 63.264 (3%) guru CPNS, dan 34.954 (1%) guru PPPK.
Jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan seharusnya jumlah guru di sekolah negeri yang seharusnya berjumlah 2.268.716. Artinya, masih terjadi defisit guru sejumlah 947.945 orang.
Kenyataan ini diperparah jika memprediksi jumlah guru yang pensiun antara 2022 sampai 2024 ini diperkirakan mencapai 222.081 guru dengan rata-rata 74.027 guru yang pensiun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah kemungkinan guru-guru mengalami mutasi, bahkan wafat sebelum masuk usia pensiun. Hal ini membuat laju penurunan guru semakin menunjukan disparitas jumlah dan penyebaran yang kurang merata di seluruh Indonesia.
"Jangan dilupakan juga keberadaan tenaga administrasi dan penjaga sekolah yang juga akan pensiun,''tambah Aa Maung.
Menurut Aa Maung, untuk mengatasi masalah kekurangan guru, pemerintah sebenarnya bisa segera mengangkat para guru honorer menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK.
''Tapi untuk PPPK, ternyata penggajiannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini juga masalah karena pemerintah daerah tidak memiliki cukup anggaran untuk menambah gaji pegawai,''jelas Aa Maung.
Di sisi lain, kata Aa Maung, pemerintah juga jangan melupakan keberadaan penjaga sekolah.
Baca Juga: Begini Petuah Abah Landung Kepada Guru Gembul: Tong Disakompet Daunkeun
Menurut dia, banyak dari penjaga sekolah ini yang akan memasuki masa pensiun dan belum ada penggantinya.
''Kalau penjaga sekolah darimana penggantinya? Dan bagaimana statusnya nanti,''pungkas dia.