Network
KILASCIMAHI - Wacana penundaan Pemilu 2024 oleh kalangan elit politik jadi sorotan. DPR memastikan penundaan Pemilu tak bisa dilakukan sebagai bentuk amanat konstitusi sekaligus regenerasi kepeimpinan di badan Eksekutif maupun Legislatif.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan, Pemilu sangat dibutuhkan meski Negara dan masyarakat dihadapkan dengan Pandemi COVID-19. Bahkan, Farhan menilai, isu penundaan Pemilu ini terjadi atas dasar pragmatis sekelompok pihak.
"Kita membutuhkan Pemilu untuk memastikan keberlanjutan legitimasi para penyelenggara negara lewat proses yang demokratis. Jangan sampai amanat reformasi dikorbankan untuk kepentingan pragmatis," tegas Farhan dalam keterangannya, Selasa 15 Maret 2022.
Bahkan, Farhan menilai, konstestasi Pemilu 2024 akan memberikan warna baru karena diprediksi bakal memunculkan figur - figur muda. "Trend politik akan sangat dinamis karena akan terjadi tarik menarik kepentingan yang luar biasa. Hal ini terjadi karena di semua level eksekutif tidak akan ada petahana," katanya.
Pemungutan suara pada Pemilu 2024 disepakati akan digelar pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat rancangan tahapan dan jadwal pemilu. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI.
Farhan memastikan hal itu sudah bulat disepakati DPR RI, Pemerintah, serta KPU sebagai penyelenggara dan ditetapkan. Dalam produk hukum yang sah, bahwa Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 24 November 2024.
"Mari kita hormati bersama komitmen yang telah melalui proses panjang ini. Jangan sampai ada kesan bahwa kita selalu bisa 'memainkan' komitmen bersama demi kepentingan yang datang belakangan," katanya.
"Mari setia kepada perencanaan dan konsistensi sebagai bentuk kedewasaan dalam kehidupan bernegara. Itulah cara berpikir seorang negarawan," tambahnya.
