Network
Meski demikian, Ahmad menambahkan, dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur secara normatif mengenai hal-hal yang dilarang dan masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu.
Untuk itu, kata Ahmad, pihaknya akan mengkaji mengenai laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh PKS ini terkait PIP.
Untuk diketahui, bantuan PIP ini merupakan bantuan sosial yang digulirkan pemerintah untuk siswa miskin.
Tapi di Kota Cimahi disebutkan bantuan PIP ini merupakan aspirasi dari anggota DPR RI asal PKS, Ledia Hanifa.
Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra, Oneng Aminah membenarkan adanya penggunaan bantuan PIP sebagai ajang kampanye partai politik.
''Sumuhun leres pisan eta teh. PIP dianggo alat kampanye bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata (Betul sekali. PIP digunakan alat kampanye. Bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata,red),''jelas Oneng yang mengaku memperoleh informasi ini dari masyarakat.
Wakil Ketua DPRD yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi mengaku kadernya saja ditawarin akan mendapatkan bantuan PIP asal pindah partai.
LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) membongkar praktek kampanye PKS Cimahi yang melakukan sosialisasi door to door ke rumah warga menawarkan bantuan PIP.
Baca Juga: Warga Cimahi Patut Bangga, Rumput Stadion Sangkuriang Sekelas Dengan Stadion Jatidiri Semarang
Sebelumnya, kader PKS juga berusaha melakukan sosialisasi mengenai pengajuan PIP melalui aspirasi anggota DPR RI Ledia Hanifa ke sekolah-sekolah. Padahal, sekolah merupakan tempat yang dilarang digunakan untuk berkampanye.
