Network
KILASCIMAHI - BPN Cimahi dinilai melakukan sulap aset negara eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI jadi hak milik perorangan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.
Tak hanya itu, BPN Cimahi pun dinilai tutup mata saat menerima surat pemberitahuan dari Satgas Hak Tagih dan BLBI terkait status tanah di Blok Cisepan, Cibeber, Kota Cimahi.
Hal ini menunjukkan adanya praktik mafia tanah di BPN Cimahi.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan pejabat BPN Cimahi berinisial IY yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT ternyata membuka permasalahan yang lebih besar.
Pejabat BPN Cimahi, IY, ini ternyata menerbitkan sertifikat tanah milik negara yang berasal dari aset BLBI menjadi tanah milik perorangan.
Proses sertifikasi tanah yang dikelola oleh Kementrian Keuangan ini dilakukan Pejabat BPN Cimahi ini melalui program PTSL.
Yang lebih mencengangkan lagi, sertifikat tanah yang berasal dari aset sitaan BLBI ini baru ditandatangani pada Januari 2022.
Padahal, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah mengirimkan surat resmi kepada Camat Cimahi Tengah, Lurah Cibeber dan diteruskan kepada BPN Cimahi dan Kejaksaan Negeri.Cimahi.
Dalam surat tertanggal 28 Oktober 2021 tersebut disebutkan bahwa Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI menemukan adanya penyimpangan terhadap aset negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang berasal dari barang jaminan yang diambil alih eks Bank Central Asia.
