Network
KILASCIMAHI - Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2), Asep Buhori Kurnia atau Aa Maung kembali membongkar modus baru kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024.
Seperti halnya, penggunaan modus Kartu Keluarga (KK) Asli tapi palsu (Aspal) pada jalur zonasi PPDB Jabar 2024, kecurangan pada jalur afirmasi pun turut terbongkar berdasarkan laporan dan aduan yang diterima oleh Aa Maung dari masyarakat bahwa banyak yang menggunakan rekayasa Kartu Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM)
Padahal, Calon Peserta Didik (CPD) yang telah terbukti menggunakan KK Aspal terpaksa harus di diskualifikasi meskipun sudah dinyatakan lolos seleksi PPDB Jabar 2024 tahap 1.
Tentu saja hal ini merupakan sebuah ketidakadilan yang harus diberikan ketegasan dan sanksi bagi pelanggarnya agar tidak terjadi hal serupa di tahun-tahun selanjutnya.
Baca Juga: Penasaran Dengan Peringkat Di Jalur Prestasi PPDB Jabar 2024 Tahap 2, Cek Dengan Link Ini
Pj Gubernur Jangan Tebang Pilih
Sementara itu, Aa Maung menilai bahwa modus penggunaan KK Aspal ini terjadi juga di berbagai sekolah lain.
Bahkan, kata Aa Maung, penggunaan KK Aspal juga terjadi di berbagai daerah lain di Jabar.
''Saya dapat laporan kasus serupa juga ada di Depok, Bekasi dan Garut,'' jelas Aa Maung.
Oleh karena itu, Aa Maung meminta kepada Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin dan Plh Kadisdik Jabar, Mochamad Ade Afriandi untuk tidak tebang pilih dalam menindak para pengguna KK Aspal ini.
Ada Oknum CPD Manipulasi KETM Ekstrim
Selain KK Aspal, Aa Maung juga memperoleh laporan mengenai adanya CPD yang memanipulasi data saat mendaftar melalui jalur afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).
''Banyak orang tua yang mengadu kepada saya bahwa mereka merupakan keluarga miskin, terdaftar di DTKS Dinsos, jarak juga relatif dekat ke sekolah, tapi kalah dengan yang menggunakan KETM ekstrim dan jarak rumahnya lebih jauh ke sekolah,''ungkap Aa Maung.
Bahkan, kata Aa, ada beberapa CPD KETM ekstrim yang telah diterima di sekolah tujuan dalam PPDB Jabar 2024 ini, ternyata tidak masuk dalam kategori siswa tidak mampu di sekolah asal (SMP).
''CPD ini berasal dari SMP swasta terkenal yang tidak menerima siswa SKTM. Jadi cenderung CPD yang menggunakan jalur KETM ekstrim ini merupakan siswa dari keluarga mampu,''ungkap Aa Maung.
Hal ini tentunya sangat menyedihkan dan sangat tidak adil. Pasalnya, kuota dari jalur KETM yang seharusnya diperoleh CPD dari keluarga miskin malah digunakan oleh CPD dari keluarga mampu yang memanipulasi data kemiskinan ekstrim.
''Saya berharap, Pj Gubernur dan Plh Kadisdik bisa melakukan tindakan serupa seperti saat memerintahkan sekolah untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap CPD jalur KETM ekstrim,''tegas Aa Maung.
Itulah modus terbaru kecurangan dalam PPDB Jabar 2024 yang kembali terbongkar pada jalur afirmasi yang gunakan rekayasa KETM ekstrim.***
