Network
''Mereka meminta pihak sekolah asal mengganti nama yang ada di raport menjadi sesuai dengan nama wali yang ada di KK, yang lokasi rumahnya dekat dengan sekolah,'' jelas Aa Maung.
Menurut Aa Maung, hal ini dilakukan karena oknum orang tua calon peserta didik ini telah sejak setahun yang lalu memindahkan anaknya ke KK saudara atau orang lain yang rumahnya memiliki jarak terdekat ke sekolah tujuan.
Padahal, dalam aturan PPDB Jabar 2024, disebutkan bahwa jika dalam KK tersebut tidak ada orang tua, maka nama wali calon peserta didik harus tercantum di raport sekolah sebelumnya.
''Ada juga oknum orang tua yang mendatangi sekolah asal (SMP,red) dan meminta surat keterangan yang membenarkan bahwa meskipun nama wali tidak ada di raport, tapi anaknya memang tinggal bersama wali tersebut,'' jelas Aa Maung.
Mundurkan Pengumuman PPDB Tahap 1
Menurut Aa Maung, Pemprov Jawa Barat sudah seharusnya mengikuti saran dari Ombudsman supaya dilakukan verifikasi ulang, khususnya kepada calon peserta didik yang menggunakan dokumentasi kependudukan mencurigakan seperti KK backdate, KK nempel ke nama orang lain yang diklaim sebagai wali.
Verifikasi ini pun, kata Aa Maung, supaya menjadi lebih transparan sebaiknya melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta lembaga lain seperti Ombudsman.
''Tapi mengingat waktu yang sudah sangat mepet ditambah tanggal 17-18 Juni 2024 libur dan cuti bersama, satu-satunya langkah yang bisa dilakukan supaya PPDB Jabar ini transparan dan kredibel adalah memundurkan jadwal pengumuman tahap 1 jangan dilakukan pada 19 Juni,'' tegas Aa Maung.
Menurut dia, jangan sampai proses verifikasi terus dilakukan sedangkan pengumuman hasil seleksi tetap sesuai jadwal.
Baca Juga: Waspadai Kecurangan Jalur Zonasi Di PPDB Jabar 2024, Cek Peringkat Dan Jarak Rumah Melalui Cara Ini
