Network
KILASCIMAHI - Beredar potongan video yang memperlihatkan Plh Kadisdik Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi tengah diwawancara oleh RRI Bandung untuk membicarakan mengenai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024.
Wawancara di RRI Bandung ini bertemakan "PPDB 2024 di Jawa Barat Yang Berkeadilan".
Dalam potongan tersebut, Ade Afriandi mengungkapkan bahwa menangani PPDB sebenarnya tidak seberat menangani Pilkada serentak.
''Sebetulnya kan lebih berat pilkada serentak dibanding PPDB,''ungkap Ade seperti dikutip dalam video tersebut, Selasa 4 Juni 2024.
Baca Juga: Ratusan Ribu Pendaftar PPDB Jabar 2024 Terancam Batal Bersekolah, Aa Maung Bongkar Penyebabnya: Cacat Hukum
Penyiar RRI yang bernama Vera Arletha justru membantah pernyataan tersebut.
''Kata siapa loh, PPDB berat loh. Soalnya selalu ada cerita setiap tahun,''ungkap Vera Arletha.
''Memang berat. Tapi lebih berat pilkada serentak,''tegas Ade Afriandi.
Tanggapan Pakar Pendidikan
Pernyataan Ade Afriandi ini mengundang kecaman dari berbagai kalangan, khususnya pakar pendidikan.
Apalagi, di hari pertama pendaftaran PPDB Jabar 2024, sudah banyak persoalan yang muncul mulai dari server yang down sehingga ribuan calon peserta didik kesulitan untuk mendaftar.
Tak hanya itu, muncul pula informasi bahwa PPDB Jabar 2024 ini belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dokumen pendukung PPDB, mulai dari lampiran SOP, zonasi hingga skor penilaian jalur prestasi yang belum ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.
''Sebagai PLH kadisdik kurang elegan bicaranya,''ungkap Pakar Pendidikan, Profesor Cecep Darmawan.
Menurut Cecep, Pilkada serentak memang sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan membuat kebijakan dan mengelola pemerintahan di daerah.
Baca Juga: Guru Gembul Dinasehati Pakar Hukum dan Pendidikan, Prof Cecep: Harus Hati-Hati, Ini Era Post Truth
Tapi jangan salah, tambah Cecep, pendidikan pun sangat penting untuk menyiapkan calon pemimpin yang akan memimpin negeri ini.
''Jadi harusnya disebutkan bahwa keduanya, baik itu pilkada serentak maupun pendidikan merupakan prioritas dari pemerintah untuk dilaksanakan dengan baik,''cetus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini.
Meski demikian, mantan Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini menilai memang belum ada perubahan signifikan dalam pengelolaan dunia pendidikan, khususnya PPDB di Jabar.
Hal ini terlihat dari banyaknya masalah yang berulang dan tak kunjung ada perbaikan.
''Persoalan server down ini kan juga terjadi di tahun kemarin. Kalau tahun ini terjadi lagi, berarti tidak ada evaluasi dan perbaikan,''jelas Cecep.
Tak kalah penting, kata Cecep, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin dinilainya tidak tertib hukum dalam mempersiapkan PPDB 2024 ini.
Ia memperoleh informasi bahwa Rancangan Pergub tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa untuk tahun 2024 ini belum ditandatangani hingga hari pertama PPDB dibuka.
Ada informasi lain yang menyebutkan bahwa dalam sosialisasi PPDB pada pertengahan Mei 2024 lalu, disebutkan bahwa aturan yang memayungi pelaksanaan PPDB ini merupakan Pergub No 7 tahun 2024.
Tapi, pada kenyataannya, aturan yang menjelaskan mengenai Juknis PPDB ini merupakan Pergub No 9 tahun 2024.
''Harusnya, payung hukum yang sangat penting itu disiapkan jauh-jauh hari,''sebut mantan Tenaga Ahli Gubernur Jawa Barat pada 2010 ini.
Baca Juga: Budayawan Perlu Memperoleh Tempat Istimewa Dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2024, Ini Kata Pakar Politik
Jika kembali mengacu pada pernyataan Plh Kadisdik Jabar, Mochamad Ade Afriandi yang menyebutkan bahwa "lebih berat pilkada serentak dibanding PPDB", Ketua Prodi PKn Magister dan Doktor UPI ini menilai tidak ada perubahan para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, dalam memandang dunia pendidikan.
''Mereka memandang sepele dunia pendidikan. Makanya, pantas saja pendidikan di Jawa Barat susah untuk maju,''tegas Pakar Pendamping pada penyusunan beberapa Naskah Akademik RUU pada Badan Keahlian DPR RI.
