Network
KILASCIMAHI - Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024 untuk masuk SMA dan SMK Negeri sudah dimulai pada Senin 3 Juni 2024. Meski demikian, ratusan ribu calon peserta PPDB ini terancam tidak bisa bersekolah.
Menurut Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar, Asep Buhori Kurnia atau Aa Maung, PPDB Jabar 2024 ini dilaksanakan tanpa payung hukum yang jelas. Padahal, setiap tahunnya, pelaksanaan PPDB itu dipayungi oleh Peraturan Gubernur (Pergub).
''Pelaksanaan PPDB Jabar 2024 ini bisa disebut cacat hukum,''tegas Aa Maung, Senin 3 Juni 2024.
Untuk diketahui, pendaftaran PPDB Jabar 2024 mulai dibuka pada Senin, 3 Juni 2024 untuk tahap pertama. Pendaftaran tahap pertama ini akan berlangsung pada 3-7 Juni 2024. Dan pengumuman peserta PPDB yang lulus akan dilaksanakan pada 19 Juni 2024.
Sedangkan pendaftaran PPDB Jabar tahap 2 akan laksanakan pada 24-28 Juni 2024. Pengumuman peserta yang lulus PPDB Jabar ini akan dilakukan pada 5 Juli 2024.
Disebutkan, dalam pelaksanaan PPDB Jabar 2024 tersedia kuota untuk 700 ribu siswa yang akan bersekolah di ratusan SMA dan SMK Negeri yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.
Ditambahkan Aa Maung, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin jauh-jauh hari menyebutkan bahwa pelaksanaan PPDB Jabar 2024 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena akan menghilangkan praktek jual beli 'kursi' atau titip menitip ke sekolah.
''Saya sangat mengapresiasi langkah Pak Bey untuk menjadikan PPDB Jabar 2024 ini lebih baik. Tapi, kalau landasan hukumnya tidak ada bagaimana? Itu lebih parah lagi karena bisa dikatakan PPDB Jabar 2024 ini ilegal,''tegas Aa Maung.
Belum Ada Pergub PPDB Jabar 2024
Dari situs ppdb.jabarprov.go.id, Aa Maung mendapati bahwa pelaksanaan PPDB Jabar 2024 ini belum didukung oleh aturan yang jelas.
