Network
''Sumuhun leres pisan eta teh. PIP dianggo alat kampanye bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata (Betul sekali. PIP digunakan alat kampanye. Bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata,red),''jelas Oneng yang mengaku memperoleh informasi ini dari masyarakat.
Wakil Ketua DPRD yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi mengaku kadernya saja ditawarin akan mendapatkan bantuan PIP asal pindah partai.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cimahi, Iyus Rusnaya menyesalkan tindakan PKS yang terlalu jor-joran mengklaim bantuan PIP sebagai aspirasinya.
Pasalnya, kata dia, bantuan PIP ini merupakan program bantuan sosial kesepakatan tiga menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Sosial.
''PIP program pemerintah. PDI Perjuangan aja tidak mengklaim itu program kita karena itu program pemerintah,''jelas Iyus.
PKS diduga melakukan pelanggaran kampanye lantaran secara massif menawarkan bantuan PIP kepada para orang tua siswa di Kota Cimahi mengatasnamakan aspirasi anggota DPR RI Ledia Hanifa.
Diperoleh informasi bahwa Kader PKS yang juga merupakan tim dari Ledia Hanifa berusaha melakukan sosialisasi PIP ini ke sekolah-sekolah.
Baca Juga: Bawaslu Sebut Jumlah Dapil di Kota Cimahi Tak Berubah, Ini Harga Satu Kursi Anggota Dewan
Kini, kader PKS yang merupakan tim Ledia Hanifa ini melakukan penawaran door to door ke masyarakat di berbagai kelurahan di Cimahi kemudian ditawari bantuan PIP ini asal nanti memilih PKS saat Pemilu 2024 nanti.
''Sudah ada beberapa yang melaporkan kepada kami mengenai ini,''ungkap Komisioner Bawaslu, Ahmad Hidayat sambil menambahkan pihaknya akan mengkaji mengenai laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh PKS ini terkait PIP.
