Network
KILASCIMAHI - Tahun 2023 merupakan tahun politik jelang Pemilu 2024, untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat lakukan berbagai persiapan.
Hal ini dilakukan Kesbangpol demi menjaga kondusivitas jelang Pemilu 2024 mendatang.
Tak hanya itu, pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Barat 2024 pun dalam pantauan Kesbangpol Jabar.
Hal ini diungkapkan Kepala Kesbangpol Jabar, R Iip Hidajat M.Pd, belum lama ini.
Baca Juga: Ortu Siswa Dikumpulkan di DPD PKS Bandung Ajukan Bantuan PIP, Ahmad: Itu Sudah Lama
Menurut Iip, dalam pemilu mendatang, jumlah pemilih Jawa Barat mencapai 33,7 juta orang yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota.
Para pemilih ini akan menggunakan hak suaranya di sekitar 123 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS).
''Dengan banyaknya pemilih dan sebaran lokasi pemilihan di Pemilu 2024 ini, kami sudah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari,'' jelas Iip.
Beberapa persiapan yang dilakukan ini, kata dia, Pemprov Jabar telah memiliki Perda No 14 tahun 2021 tentang Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024.
Dalam Perda ini, kata Iip, Pemprov Jabar akan mengalokasikan dana cadangan setiap tahun dalam APBD sehingga mencapai total Rp 1,5 Triliun.
''Anggaran sebesar ini nanti dialokasikan untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan Pemilu,'' jelas Iip.
Dikatan Iip, wilayah Jawa Barat ini unik karena berada di bawah dua Polda dan 2 Kodam, yakni Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta Kodam III Siliwangi.
''Meski demikian, kami terus berkoordinasi dengan polda dan kodam terkait persiapan pemilu dan Pilkada ini,'' jelas Iip.
Selain itu, Iip menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait berbagai tahapan Pemilu dan Pilkada ini.
Tak hanya itu, Iip juga menjelaskan bahwa pihaknya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan partai politik.
''Berkaitan dengan pendidikan politik,''jelas dia.
Dan tak kalah penting, Iip menambahkan, pihaknya pun selalu berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat dan stakeholder.
''Kami keliling ke 27 kabupaten/kota untuk berkomunikasi dan mendengarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan sehingga bisa segera diantisipasi,''ungkap dia.
Dengan berbagai komunikasi dan koordinasi yang dilakukan ini, Iip berharap bisa meminimalisir potensi kerawanan saat pemilu mendatang.
''Jadi ada update terus mengenai dinamisasi di lapangan dan supaya bisa segera di minimalisir. Dan ini terus dilakukan hingga pasca pemilu,'' pungkas dia.
