Network
KILASCIMAHI - Dana Program Indonesia Pintar atau PIP dijadikan ajang kampanye partai politik.
Bantuan PIP yang seharusnya disalurkan untuk warga miskin digunakan partai politik sebagai ajang dukungan politik.
Warga Cimahi yang tidak mengajukan melalui partai politik tidak akan memperoleh bantuan PIP ini.
Hal ini diungkapkan Nurlaela, orang tua siswa di Kota Cimahi yang mengeluhkan tidak memperoleh bantuan PIP.
Alasannya pun sangat tidak masuk akal. Untuk memperoleh bantuan PIP ini, Laela diminta untuk mengajukan ke partai politik.
''Anak saya selalu dapat bantuan dari SD sampai SMP, sekarang kelas 11 SMA, tidak dapat PIP. Ditanyakan ke sekolah, katanya harus mengajukan ke partai,''ungkap Laela, belum lama ini.
Tokoh Masyarakat Kota Cimahi, Asep Taryana mempertanyakan adanya arahan supaya mengajukan PIP ke partai politik.
Pasalnya, kata dia, bantuan PIP merupakan bantuan yang berasal dari APBN.
''Kenapa mengajukannya ke partai politik? Apakah pemerintah Kota Cimahi tidak sanggup memberikan sosialisasi kepada masyarakat kurang mampu bagaimana prosedur pengajuan PIP,''ungkap Asep.
Tak hanya itu, kenapa masih ada siswa tidak mampu di Kota Cimahi yang tidak memperoleh bantuan PIP. Bukankah, data mengenai masyarakat miskin ini sudah ada dan terintegrasi baik di dinas sosial, maupun di dinas pendidikan.
Tak hanya itu, Asep menyayangkan adanya pemanfaatan dana bantuan PIP ini untuk kepentingan politik.
''Dalam aturan, masjid dan sekolah itu haram hukumnya dijadikan lokasi kampanye. Berarti termasuk digunakan untuk kepentingan politik seperti mengarahkan masyarakat untuk mengajukan bantuan APBN ke partai politik,''tegas Asep.
Dikutip dari laman pip.kemdikbud.go,id, disebutkan bahwa PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus.
Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.
PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung
Besaran nominal bantuan yang diberikan berbeda setiap tingkatnya.
Untuk tingkat SD mendapatkan bansos PIP sebesar Rp450 Ribu per siswa. Untuk tingkat SMP mendapatkan bansos PIP sebesar Rp750 Ribu per siswa dan tingkat SMA mendapatkan bansos PIP sebesar Rp1 juta per siswa.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra, Oneng Aminah membenarkan adanya penggunaan bantuan PIP sebagai ajang kampanye partai politik.
''Sumuhun leres pisan eta teh. PIP dianggo alat kampanye bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata (Betul sekali. PIP digunakan alat kampanye. Bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata,red),''jelas Oneng yang mengaku memperoleh informasi ini dari masayrakat.
Meskipun dirinya merupakan perwakilan dari partai politik, Oneng mengaku menyayangkan praktik penggunaan bantuan PIP sebagai alat kampanye.
''Padahal itu bukan dana pribadi. Itu kan program pusat,''jelas dia.
Tapi saat ditanyakan partai politik mana saja yang menggunakan bantuan PIP sebagai ajang kampanye, Oneng tidak mau menjawabnya.
''Langsung aja ke warga masyarakat. Kalau saya yang menjawab nanti rame''jelas dia.
Demikian ulasan mengenai bantuan PIP di Kota Cimahi dijadikan ajang kampanye partai politik.
