PIP Dijadikan Kampanye Secara Massif, Bendahara PKS Cimahi: Itu Bukan Program DPD , Itu Tim Relawan Ledia  

11 Februari 2023, 20:05 WIB
Strategi kampanye massif bantuan PIP disebut bukan program DPD PKS Kota Cimahi melainkan Anggota DPR RI asal PKS, Ledia Hanifa /Riffa Anggadhitya/

 

KILASCIMAHI - Polemik mengenai dijadikannya Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai alat kampanye massif PKS Kota Cimahi kepada masyarakat dibantah oleh pengurus DPD partai PKS setempat.

Gencarnya penawaran bantuan PIP kepada masyarakat sekaligus ajang kampanye caleg PKS ini bukan bagian dari program atau strategi resmi DPD PKS Kota Cimahi.

Penawaran bantuan PIP kepada masyarakat dilakukan oleh tim relawan anggota DPR RI asal PKS, Ledia Hanifa, bukan oleh struktur DPD PKS.

Meski demikian, pengurus DPD PKS mengetahui adanya program bantuan PIP yang ditawarkan oleh Ledia Hanifa dan tim relawannya.

''Ini bukan program DPD PKS Cimahi, ini lebih ke Bu Ledia dan relawan,''tegas Bendahara DPD PKS Cimahi, Deni Darmawan, Sabtu 11 Februari 2023.

Baca Juga: Bawaslu Cimahi Akan Kaji Dugaan Pelanggaran Kampanye Yang Dilakukan PKS Terkait PIP

Sebelumnya, massifnya penawaran bantuan PIP kepada masyarakat oleh kader PKS menjadi polemik. Beberapa partai politik di Kota Cimahi mengecam aksi menawarkan bantuan PIP sebagai kampanye yang tidak etis.

Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra, Oneng Aminah membenarkan adanya penggunaan bantuan PIP sebagai ajang kampanye partai politik.

''Sumuhun leres pisan eta teh. PIP dianggo alat kampanye bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata (Betul sekali. PIP digunakan alat kampanye. Bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata,red),''jelas Oneng yang mengaku memperoleh informasi ini dari masyarakat.

Wakil Ketua DPRD yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi mengaku kadernya saja ditawarin akan mendapatkan bantuan PIP asal pindah partai.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cimahi, Iyus Rusnaya menyesalkan tindakan PKS yang terlalu jor-joran mengklaim bantuan PIP sebagai aspirasinya.

Pasalnya, kata dia, bantuan PIP ini merupakan program bantuan sosial kesepakatan tiga menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Sosial.

''PIP program pemerintah. PDI Perjuangan aja tidak mengklaim itu program kita karena itu program pemerintah,''jelas Iyus.

PKS diduga melakukan pelanggaran kampanye lantaran secara massif menawarkan bantuan PIP kepada para orang tua siswa di Kota Cimahi mengatasnamakan aspirasi anggota DPR RI Ledia Hanifa.

Diperoleh informasi bahwa Kader PKS yang juga merupakan tim dari Ledia Hanifa berusaha melakukan sosialisasi PIP ini ke sekolah-sekolah.

Baca Juga: Bawaslu Sebut Jumlah Dapil di Kota Cimahi Tak Berubah, Ini Harga Satu Kursi Anggota Dewan

Kini, kader PKS yang merupakan tim Ledia Hanifa ini melakukan penawaran door to door ke masyarakat di berbagai kelurahan di Cimahi kemudian ditawari bantuan PIP ini asal nanti memilih PKS saat Pemilu 2024 nanti.

''Sudah ada beberapa yang melaporkan kepada kami mengenai ini,''ungkap Komisioner Bawaslu, Ahmad Hidayat sambil menambahkan pihaknya akan mengkaji mengenai laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh PKS ini terkait PIP.

Jadi Relawan PIP Langsung Dikeluarkan Dari Struktur PKS

Bendahara DPD PKS Cimahi, Deni Darmawan

Ditambahkan Deni, untuk menegaskan bahwa kampanye PIP ini bukan dilakukan oleh struktur, DPD PKS telah mengeluarkan beberapa relawan Ledia dari struktur kepengurusan PKS Cimahi.

Beberapa pengurus DPD PKS yang dikeluarkan dari struktur karena menjadi relawan Ledia Hanifa dan mengkampanyekan bantuan PIP ini dilakukan supaya PKS bisa lebih profesional dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

''Kami harus profesional. Kan kalau struktur itu melayani semua bakal calon anggota Dewan (BCAD),''jelas dia.

Baca Juga: Wajah Baru Stadion Sangkuriang Cimahi, Sekelas Stadion Jatidiri Semarang Hingga Lapangan Sepakbola di Italia

Kalau ada struktur PKS yang membantu pemenangan Ledia Hanifa, kata dia, maka BCAD yang lain akan protes.

Bahkan, Deni mengaku, keberadaan tim relawan PIP ini saja sudah membuat gaduh di internal PKS.

''Yang bereaksi itu aleg (anggota legislatif,red) atau BCAD yang tidak kebagian,''ujar dia.

Menurut dia, sangat wajar jika BCAD ingin memperoleh program seperti PIP sehingga bisa menawarkan dengan mudah ke masyarakat.

Saat ditanyakan mengenai adanya bahasa masyarakat harus memilih caleg PKS atau Ledia Hanifa jika menerima PIP, Deni menilai itu hanya tafsiran saja. Sepengetahuan dia, Ledia Hanifa tidak membuat pernyataan seperti itu di depan masyarakat.

''Bu Ledia itu ngomongnya, anda sudah diadvokasi dapat PIP, kalau dapat ya, kan belum tentu, klo sudah dapat masa lupa sama yang memperjuangkan,''ujar Deni menirukan Ledia.

Meski demikian, jika saat sosialisasi PIP ke masyarakat ada relawan yang membahasakan harus memilih dirinya dan Ledia Hanifa, itu tafsiran tim saja.

Mengenai berapa kuota PIP yang ditawarkan Ledia Hanifa, Deni mengaku tidak tahu persis.

''Banyak. Yang tau persis itu tim relawannya,''jelas dia.

Saat ditanyakan mengenai kampanye PIP ini menguntungkan DPD PKS Cimahi atau tidak, Deni menjawab secara elektoral menguntungkan.

''Logikanya dari sisi penambahan suara pasti. Cuman bagi orang-orang bisa kehilangan suara, ini BCAD yang tidak gabung di relawan, tidak mendapat efek. Tapi itu bisa jadi tidak, karena masyarakat di kita itu susah. Karena bisa jadi Bu Ledia nya dipilih, tapi caleg yang ada di dapilnya tidak karena pemilih punya saudara atau tetangga yang mencalonkan juga,''ungkap dia.

Baca Juga: Orang Tua Siswa Di Cimahi Diarahkan Ajukan Bantuan PIP Ke Partai Politik, Tokoh Masyarakat: Ini Salah Besar

Sementara mengenai permintaan relawan untuk membuat KTA kepada masyarakat yang mengajukan PIP, Deni menilai hal itu tidak jadi jaminan juga untuk memilih.

''Warga bisa saja punya 2 KTA, jangankan KTA, warga aja bisa punya 2 KTP,''cetus dia.

 

Editor: Riffa Anggadhitya

Tags

Terkini

Terpopuler