Network
KILASCIMAHI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya menangkap Bupati Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud beserta 10 orang lainnya atas kasus dugaan korupsi pada Rabu (12/1).
''KPD melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,''kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya seperti dikutip dari antaranews.com di Jakarta Kamis, 13 Januari 2022.
Dalam keterangannya, Firli tidak menyampaikan secara rinci siapa saja 10 orang yang turut ditangkap tersebut.
Baca Juga: Rocky Gerung: Pelaporan Anak Presiden ke KPK Sudah Mewakili Kegelisahan Publik
Belum diketahui apakah OTT ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ibu kota baru atau tidak karena hingga saat ini, KPK masih bekerja memeriksa pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT kemarin.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Penajam Paser Utara terkait kasus dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.
Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu.
Untuk diketahui Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu lokasi Ibu Kota Indonesia yang baru. Presiden Jokowi nengumumkan pada 26 Agustus 2019 tentang kepastian calon ibu Kota yang baru. Dikatakan Jokowi, ibu kota baru akan pindah ke provinsi Kalimantan Timur, tepatnya berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dipilihnya Ibu Kota Baru pindah ke Kabupaten PPU dan Kukar bukannya tanpa alasan. PPU dan Kukar dinilai secara kajian minim bencana, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor. Dua kabupaten ini juga berada di tengah wilayah Indonesia dan berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, infrastruktur yang telah ada juga lengkap dan yang paling penting adalah pemerintah telah menguasai lahan seluar 180.000 hektar.
