Network
''Persoalannya, apakah KPU terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mengawal data potensial pemilih ini hingga memiliki KTP el?''tanya Akhmad Yasin.
Tak hanya itu, kata dia, kerawanan Pemilu pada 2024 mendatang juga bisa terjadi jika para pemilih potensial yang belum memiliki KTP el ini ternyata jumlahnya melebihi dari DPT.
Padahal, kata Akhmad Yasin, ketersediaan kelebihan surat suara sebanyak 2 persen di TPS diperuntukkan jika terdapat surat suara yang rusak. Bukan untuk mengakomodir jika ada penambahan pemilih di TPS.
''Jadi KPU harus betul-betul mengawal potensial pemilih ini karena sudah masuk dalam DPT,''jelas dia.
Sedangkan mengenai jika datanya tidak sesuai, Akhmad Yasin menyebut hingga saat ini KPU belum memiliki mekanisme untuk memasukkan data tambahan atau pengurangan pemilih di DPT.
Pasalnya, tambah Akhmad Yasin, berkaca pada pemilu 2019 lalu, terdapat persoalan dalam memperbaiki DPT saat diketahui jika ada warga yang meninggal dunia.
''Saat ini, KPU sempat menolak untuk merevisi data pemilih yang dinyatakan telah meninggal karena belum menerima Akta Kematian. Padahal, kami sudah foto batu nisan bahwa atas nama orang ini sudah meninggal,''jelas dia.
Sementara itu, dari informasi yang diperoleh, data potensial pemilih yang tidak memiliki KTP el ini sebenarnya melebihi dari 5.274 pemilih. Informasinya, data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota Cimahi, jumlah pemilih potensial yang belum memiliki KTP el ini mencapai 8.000 orang.
Jika data ini benar, maka akan terdapat sedikitnya 3.000 warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya
Baca Juga: Bawaslu Cimahi Akan Kaji Dugaan Pelanggaran Kampanye Yang Dilakukan PKS Terkait PIP
