KILASCIMAHI - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi dinilai diskrimimatif dan tidak transparan.
Untuk itu, empat komunitas wartawan Kota Cimahi menyampaikan protes keras.
Protes sejumlah wartawan Kota Cimahi itu ditunjukan dalam aksi pemberian Karangan Bunga yang berbunyi “ Turut Berdukacita atas Diskriminasi dan Matinya Transparansi Pemkot Cimahi kepada Insan Media”.
Karangan bunga ini ditempatkan di depan gerbang kantor Pemkot Cimahi, pada Rabu 13 Juli 2022 pagi.
Baca Juga: Komisi I DPRD Kota Cimahi Akan Panggil BPN Minta Penjelasan soal OTT dan PTSL
“Kami ingin Diskominfo Kota Cimahi berlaku adil dan trasparan kepada insan media Kota Cimahi. Sebab jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk dimasa yang akan datang,” ungkap Koordinator Forum Wartawan Cimahi (Forwatch), Bubun Munawar saat aksi.
Dia menyebutkan, salah satu sikap diskriminatif yang dilakukan Diskominfo adalah pada beberapa bulan lalu di tahun 2021, Diskominfo Kota Cimahi dua kali mengundang lima komunitas wartawan untuk menghadiri rapat pembahasan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Sejak dua kali rapat tersebut tidak pernah ada kabar berita tentang tindaklanjut hasil rapat yang dilaksanakan.
Tiba-tiba, Pada jumat, 24 juni 2022 ada pertemuan untuk membahas kepantiaan ukw tersebut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak diskominfo jika rencana pelaksanaan UKW tersebut.
Bahkan pihak Diskominfo sudah menyiapkan alokasi dana dalam APBD Kota Cimahi untuk membantu membiayai kegiatan tersebut.
“Dengan adanya hal tersebut kami empat komunitas wartawan di kota Cimahi yang awalnya diajak untuk rapat pembahasan UKW tersebut merasa kecewa dengan sikap Diskominfo yang tidak menyampaikan informasi terkait hal tersebut. Karenanya pada hari ini Rabu , 13 juli 2022, kami menyampaikan karangan bunga sebagai bentuk keprihatinan dan kekecewaan kepada Pemkot Cimahi dalam hal ini Diskominfo kepada insan media di Cimahi,” jelasnya
Diskominfo diminta untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial diantara sesama insan media terkait rencana kegiatan UKW tersebut.
“Sebab keikutsertaan UKW merupakan hak masing-masing insan media sesuai dengan yang diprogramkan Dewan Pers,” jelasnya.
Baca Juga: Puluhan Ketua RW Diperiksa Kejari Terkait OTT Pejabat BPN, Praktisi Hukum: Pemkot Harus Mendampingi
Dia melanjutkan, aksi seperti ini kedepan akan dilanjutkan kembali jika Pemkot Cimahi tidak melakukan perbaikan dan masih tidak transparan.
Sementara itu, saat didesak oleh beberapa insan media Kota Cimahi, Kepala Diskominfo Kota Cimahi M Ronny baru membuka jika pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk UKW para wartawan Kota Cimahi.
“Anggaran untuk membantu kegiatan UKW ini kami siapkan Rp100 juta,” jelasnya.
Demikian ulasan mengenai protes wartawan terhadap diskriminasi dan tidak transparannya Diskominfo Kota Cimahi.