Network
KILASCIMAHI - Pelaksanaan PPDB Jabar 2024 diwarnai berbagai kecurangan yang dilakukan oknum orang tua calon peserta didik. Berbagai cara dilakukan oleh mereka supaya anaknya bisa diterima di sekolah favorit.
Berbagai modus kecurangan di PPDB Jabar 2024 ini dibongkar Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2), Asep Buhori Kurnia atau Aa Maung.
''Kami menemukan banyak oknum orang tua calon peserta didik yang melakukan berbagai cara untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah favorit,''jelas Aa Maung, Selasa 11 Juni 2024.
Seperti diketahui, PPDB Jabar 2024 tahap 1 untuk SMA dan SMK Negeri dibuka sejak 3-7 Juni lalu.
Baca Juga: Khawatir Dicurangi Dalam Seleksi PPDB Jabar 2024, Cek Peringkat Di Sekolah Tujuan Dengan Cara Ini
Di tahap 1 ini, pendaftaran PPDB hanya diperuntukkan melalui jalur zonasi dan afirmasi SMA serta jalur prioritas terdekat dan jalur afirmasi untuk SMK.
Salah satu kriteria dalam seleksi di jalur zonasi maupun prioritas terdekat adalah jarak antara rumah dengan sekolah tujuan.
Dugaan Modus Rekayasa KK
Salah satu dokumen pendukung untuk menunjukkan jarak antara sekolah tujuan dengan rumah calon peserta didik ini adalah kartu keluarga (KK).
Dalam persyaratan khusus jalur zonasi atau prioritas jarak terdekat, Kartu Keluarga harus bisa menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.
''Ada beberapa oknum orang tua yang mengakali dengan cara memanipulasi KK,''ungkap Aa Maung.
Aa Maung pun mencoba mengilustrasikan modus yang oknum orang tua calon peserta didik lakukan.
Orang tua A punya anak 1 beserta istri tinggal sesuai KK dan KTP di JI Riung Bandung.
Lalu pindah KK ke Jl Kalimantan, isi di KK diantaranya orang tua A sebagai Kepala Rumah Tangga, istri dan anak ditambah 1 orang ponakan / numpang (family lain).
Tercetaklah lg KK Asli tersebut tertanggal 10 Januari 2024.
Kemudian di scan dan tahunnya di ubah jadi 10 Januari 2023 atau mundur 1 tahun supaya sesuai dengan persyaratan PPDB.
Aslinya yang tercetak 10 Januari 2023 diubah lagi karena 1 orang ponakan (family lain) dikeluarkan dari KK tersebut.
Baca Juga: Pengumuman Tanggal 19 Juni 2024, Simak Jadwal Lengkap PPDB Jabar Agar Tidak Ketinggalan!
Kemudian muncul lah KK baru tertanggal 25 Januari 2024 dengan isi KK (orang Tua A, Istri dan Anak).
''KK ini yang kemudian dipakai untuk daftar ke sekolah favorit dilampiri fotocopy KK yang diubah diatas tanggal 10 Januari 2023,''jelas Aa Maung.
Jadi, kata Aa Maung, meskipun KK terbaru di Jl Kalimantan itu keluar tahun 2024, tapi diperkuat dengan fotokopi KK yang tahun 2023.
''Modus ini bisa terjadi karena ada kerjasama antara oknum orang tua dengan oknum aparat kewilayahan atau oknum Disdukcapil,'' terang Aa Maung.
Untuk memverifikasinya, pihak sekolah tinggal memanggil para orang tua tersebut dan membawa kedua KK asli.
''Silahkan orang tua perlihatkan kedua KK asli itu untuk membuktikan tidak ada rekayasa. Tapi jika tidak bisa membawa kedua KK asli, berarti memang benar ada rekayasa,'' jelas Aa Maung.
Modus Kecurangan Lain
Selain merekayasa KK, Aa Maung pun menemukan banyaknya oknum orang tua calon peserta didik yang mendatangi sekolah asal (SMP,red).
''Mereka meminta pihak sekolah asal mengganti nama yang ada di raport menjadi sesuai dengan nama wali yang ada di KK, yang lokasi rumahnya dekat dengan sekolah,'' jelas Aa Maung.
Menurut Aa Maung, hal ini dilakukan karena oknum orang tua calon peserta didik ini telah sejak setahun yang lalu memindahkan anaknya ke KK saudara atau orang lain yang rumahnya memiliki jarak terdekat ke sekolah tujuan.
Padahal, dalam aturan PPDB Jabar 2024, disebutkan bahwa jika dalam KK tersebut tidak ada orang tua, maka nama wali calon peserta didik harus tercantum di raport sekolah sebelumnya.
''Ada juga oknum orang tua yang mendatangi sekolah asal (SMP,red) dan meminta surat keterangan yang membenarkan bahwa meskipun nama wali tidak ada di raport, tapi anaknya memang tinggal bersama wali tersebut,'' jelas Aa Maung.
Untuk mengatasi berbagai modus kecurangan ini, Aa Maung meminta kepada Plh Kadisdik Jabar, Mochamad Ade Afriandi untuk segera mengeluarkan surat edaran kepada para kepala sekolah untuk menolak menerima calon peserta didik yang melakukan kecurangan seperti ini sebelum waktu pengumuman pada 19 Juni 2024 nanti.
''Sekolah diberikan wewenang untuk menolak dan membatalkan seleksi calon peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan. Kalau sudah diumumkan dan baru ditindak, kasihan calon peserta didiknya pasti akan trauma,''tegas Aa Maung.
