Network
Jadi, kata Aa Maung, meskipun KK terbaru di Jl Kalimantan itu keluar tahun 2024, tapi diperkuat dengan fotokopi KK yang tahun 2023.
''Modus ini bisa terjadi karena ada kerjasama antara oknum orang tua dengan oknum aparat kewilayahan atau oknum Disdukcapil,'' terang Aa Maung.
Untuk memverifikasinya, pihak sekolah tinggal memanggil para orang tua tersebut dan membawa kedua KK asli.
''Silahkan orang tua perlihatkan kedua KK asli itu untuk membuktikan tidak ada rekayasa. Tapi jika tidak bisa membawa kedua KK asli, berarti memang benar ada rekayasa,'' jelas Aa Maung.
Modus Kecurangan Lain
Selain merekayasa KK, Aa Maung pun menemukan banyaknya oknum orang tua calon peserta didik yang mendatangi sekolah asal (SMP,red).
''Mereka meminta pihak sekolah asal mengganti nama yang ada di raport menjadi sesuai dengan nama wali yang ada di KK, yang lokasi rumahnya dekat dengan sekolah,'' jelas Aa Maung.
Menurut Aa Maung, hal ini dilakukan karena oknum orang tua calon peserta didik ini telah sejak setahun yang lalu memindahkan anaknya ke KK saudara atau orang lain yang rumahnya memiliki jarak terdekat ke sekolah tujuan.
Padahal, dalam aturan PPDB Jabar 2024, disebutkan bahwa jika dalam KK tersebut tidak ada orang tua, maka nama wali calon peserta didik harus tercantum di raport sekolah sebelumnya.
''Ada juga oknum orang tua yang mendatangi sekolah asal (SMP,red) dan meminta surat keterangan yang membenarkan bahwa meskipun nama wali tidak ada di raport, tapi anaknya memang tinggal bersama wali tersebut,'' jelas Aa Maung.
