Hati-hati, Masyarakat Bisa Dipenjara 4 Tahun Apabila Menghina Pemerintah di Sosial Media, Begini Isi RKUHP

Menghina Pemerintah akan dipenjara selama 4 tahun bila penghinaan itu dilakukan melalui sosial media atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum.

Baca Juga: Tega, Seorang Pengunjung Wanita Mal Minta Cleaning Service Bersihkan Sepatunya, Netizen: Sopan Santun Hilang

Hal itu diatur dalam pasal 241 yang berbunyi:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".

Sejumlah anggota DPR pun berharap agar Rancangan KUHP ini bisa segera disahkan sebagai peraturan.

Menurut anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, RKUHP ini sesuai dengan keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Atalia Praratya dan Keluarga Cium Jenazah Eril Sebagai Momen Terakhir Sebelum Pemakaman

"Dipastikan RUU ini harus beradab dan tetap humanis. Kami pun telah mendengar keluh kesah serta aspirasi masyarakat. Jadi selalu memberi ruang dalam berdialektika kebangsaan," tuturnya pada 7 Juni 2022 lalu.

Arteria Dahlan pun meyakini bahwa semua isu yang berkaitan dengan tindak pidana telah terakomodir dalam RUU tersebut.

Politisi fraksi PDIP itu menyebutkan bahwa RUU ini telah taat asas dan mampu menjadi instrumen yang baik di mata hukum, tak heran ia pun mengapresiasi positif RUU ini sebagai bentuk produk legislasi DPR yang fenomenal dan revolusioner.(Eka Alisa Putri/Pikiran-Rakyat.com).***