Network
KILASCIMAHI - Polemik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus bergulir. Usai disahkannya RUU IKN menjadi Undang-undang.
Kini, pemerintah tengah dipusingkan dengan biaya untuk pembangunan IKN tersebut.
Padahal sejak awal digulirkan wacana pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo sesumbar bahwa mega proyek ini tidak akan memakan anggaran negara.
Seperti dikutip Kilas Cimahi dari Pikiran-Rakyat.com, ekonom senior Faisal Basri mengkritik inkonsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal anggaran untuk membangun ibu kota negara (IKN) baru.
Baca Juga: Jadi Satu-satunya Fraksi yang Menolak RUU IKN, Trending Tagar Bubarkan PKS
Faisal Basri mengatakan, Jokowi pernah menyebut bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan menggunakan dana APBN. Namun, yang kini terjadi justru berlawanan dengan ucapannya itu.
"Pak Jokowi pernah mengatakan, 'Saya pastikan pembangunan ibu kota ini tidak menggunakan APBN.' Jadi, tidak berkelahi dengan kepentingan rakyat banyak," kata Faisal Basri.
"Tiba-tiba, lebih dari separuh dari APBN. Ini parah sekali. Ini ratusan triliun, lho. Dan kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN," tutur Faisal Basri dikutip dari kanal Youtube Indonesia Lawyers Club yang tayang pada 21 Januari 2022.
Baca Juga: Dialog Its My Dream Not Her yang Viral di Serial Layangan Putus Ternyata Tidak ada Di Novel
Faisal Basri mengatakan, jika dana PEN digunakan untuk membangun ibu kota baru, maka sama saja dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
