KILASCIMAHI - Polemik penggunaan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP sebagai kampanye PKS di Kota Cimahi menjelang Pemilu 2024 mulai terang benderang.
Koordinator PIP Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa, Indon Sinaga mengatakan bahwa PIP ini bukan program PKS atau Ledia.
Indon menegaskan bahwa PIP ini merupakan program pemerintah khususnya dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Meski demikian, Indon mengakui bahwa sebagai anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa memiliki kuota untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang belum menerima PIP.
''Tapi tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan ada sistemnya,'' jelas Indon saat dihubungi melalui telepon, Senin 13 Maret 2023.
Sebelumnya, DPD PKS Kota Cimahi menyanggah bahwa massifnya kampanye dengan program bantuan PIP ini merupakan bagian dari program partai.
DPD PKS Kota Cimahi menyebut bahwa kampanye dengan menggunakan bantuan PIP ini dilakukan oleh tim relawan Ledia Hanifa, anggota DPR RI dari Fraksi PKS.
Disebutkan, Ledia Hanifa saat ini menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI yang memiliki mitra kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
''Karena di Komisi X, maka kuota untuk bantuan PIP nya banyak sekali,''ungkap Bendahara DPD PKS Kota Cimahi, Deni Darmawan belum lama ini.
Dari informasi dilapangan, tim relawan PIP dibawah Ledia Hanifa ini sangat massif dalam menawarkan bantuan PIP. Mereka berusaha masuk ke sekolah-sekolah dengan dalih mensosialisasikan bantuan PIP.
Tapi, usai orang tua siswa dikumpulkan, nanti akan dibuat Grup WhatsApp. Di grup ini para orang tua siswa diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP dan pas foto untuk kepentingan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS.
Padahal, hal itu diluar persyaratan untuk pengajuan PIP. Ada pula informasi mengenai pembagian stiker Caleg PKS, baik itu Ledia Hanifa maupun bacaleg tingkat Kota Cimahi.
Mengenai adanya unsur kampanye dalam program PIP yang digarap oleh tim relawan Ledia Hanifa, Indon membantahnya.
''Kami itu menggarap PIP ini setiap tahun. Mungkin karena sekarang mendekati pemilu jadi disebut kampanye,'' cetus dia.
Kuota PIP
Indon menambahkan bahwa ia mengakui bahwa sebagai anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa memiliki kuota untuk ikut membantu pemerintah menyalurkan bantuan PIP ini.
Dan Indon menegaskan, semua anggota Komisi X DPR RI memiliki hak yang sama terkait kuota PIP ini.
''Jadi parpol yang memiliki anggota di Komisi X DPR pasti punya program ini juga,''cetus dia.
Saat ditanyakan mengenai tudingan bahwa kuota PIP yang dimiliki Ledia Hanifa mencapai ratusan ribu, Indon membantahnya.
''Enggak banyak kang. Cuma 25 ribu,''tegas dia.
Menurut dia, jumlah ini tergolong kecil jika dikaitkan dengan cakupan wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi, daerah pemilihan Jabar 1 yang dihuni Ledia Hanifa.
Indon menilai program PIP yang digarap relawan Ledia Hanifa jadi ramai di Kota Cimahi karena wilayahnya yang kecil.
''Padahal kalau dibandingkan dengan 30 kecamatan di Kota Bandung dan 3 kecamatan di Kota Cimahi, jumlah kuota itu sangat kecil,''jelas dia.
Indon juga menegaskan bahwa tim relawan yang dibentuknya ini memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan tugas untuk menampung aspirasi masyarakat terkait PIP.
Jadi, Indon menegaskan bahwa tidak ada kampanye dibalik bantuan PIP ini.
''Kami tidak pernah menyuarakan harus pilih Bu Ledia saat sosialisasi PIP. Kami hanya mensosialisasikan mengenai program dan persyaratan. Karena ini kan aturannya suka berubah-ubah setiap tahun,''ungkap Indon.
Baca Juga: Warga Cimahi Pasti Bangga, Ini Deretan Artis Asal Cimahi, Pasti Banyak Yang Belum Tau
Tak hanya itu, Indon memastikan bahwa tidak semua pengajuan PIP dari masyarakat 100 persen pasti akan cair atau diterima.
Pasalnya, kata dia, ada beberapa syarat mutlak yang kadang tidak dimiliki oleh masyarakat.
Misal, kata dia, ada masyarakat yang anaknya tidak masuk ke data Dapodik. Padahal, anak tersebut bersekolah di sekolah tersebut.
''Kami mengalami beberapa kali kejadian seperti ini,''ujar dia.
Tak hanya itu, banyak pula kejadian mengenai tidak validnya nomor induk kependudukan (NIK).
Oleh karena itu, tambah Indon, tim yang dibentuknya ini melakukan optimalisasi dalam sosialisasi supaya masyarakat juga tahu mengenai berbagai persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh bantuan PIP ini.
Oleh karena itu, jika disebut sosialisasi mengenai bantuan PIP ini massif ke masyarakat, hal itu lebih kepada untuk jaga-jaga supaya bisa memenuhi kuota.
Jadi, kalau kuotanya 25 ribu, maka pengajuan bantuan PIP dari masyarakat itu jumlahnya harus lebih banyak.
''Jangan sampai hanya mengajukan 25 ribu tapi yang di ACC dan cair hanya sebagian kecil saja,''jelas dia