Network
''Saya sangat mengapresiasi langkah Pak Bey untuk menjadikan PPDB Jabar 2024 ini lebih baik. Tapi, kalau landasan hukumnya tidak ada bagaimana? Itu lebih parah lagi karena bisa dikatakan PPDB Jabar 2024 ini ilegal,''tegas Aa Maung.
Belum Ada Pergub PPDB Jabar 2024
Dari situs ppdb.jabarprov.go.id, Aa Maung mendapati bahwa pelaksanaan PPDB Jabar 2024 ini belum didukung oleh aturan yang jelas.
''Setiap tahunnya, PPDB Jabar itu dipayungi oleh Peraturan Gubernur Jabar dan Keputusan Gubernur Jabar,''tambah Aa Maung.
Semisal, dalam PPDB Jabar 2021 dan 2022 terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
Lalu, dalam PPDB Jabar 2022, terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Perauran Gubernur Nomor 29 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
Baca Juga: Daftar PPDB Jabar 2024 Lewat Jalur KETM Tapi Tidak Terdaftar Di DTKS, Jangan Khawatir, Ini Solusinya
''Tapi, kami mendapati bahwa aturan untuk memayungi pelaksanaan PPDB Jabar 2024 ini masih berupa rancangan peraturan gubernur karena belum ditandatangani oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin,''tegas Aa Maung.
Tak hanya itu, beberapa lampiran rancangan Pergub mengenai SOP PPDB dan Skor penilaian jalur prestasi pun masih belum ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.
Aa Maung menilai dengan demikian, kehadiran Panitia PPDB Jabar 2024 pun bisa disebut tidak sah.
