Network
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya menambahkan, ribuan siswa yang dibatalkan keikutsertaannya itu dilakukan karena berbagai sebab. Namun mayoritas kata dia, ketidaksamaan data jadi alasannya.
"Jadi dari 4.791 itu ada beberapa penyebab sebagai contoh dokumen KK tidak sesuai, titik koordinat juga, karena nilai rapot dan dokumentasi program penanganan kemiskinan hingga prestasi (tidak sesuai)," ungkapnya.
"Jadi ada beberapa penyebab hingga kita menolak 4.791 itu untuk tidak lanjut dalam proses PPDB," ujarnya.
Ditambahkan Aa Maung, LBP2 Jabar meminta kepada Ridwan Kamil untuk menyalurkan siswa yang dibatalkan dalam PPDB Jabar ini ke sekolah terdekat dengan domisili asli mereka.
''Kalau perlu disalurkan juga ke sekolah swasta,''pinta Aa Maung.
Baca Juga: LBP2 Jabar Pertanyakan Pelaksanaan PPDB Jabar 2023, Aa Maung: Banyak Indikasi Kecurangan
Menurut Aa Maung, tindakan tegas dari Ridwan Kamil sangat diharapkan bisa dilaksanakan supaya terdapat efek jera. Dengan demikian, praktek kecurangan dalam setiap pelaksanaan PPDB bisa hilang, mulai dari rekayasa piagam dan penghargaan lomba untuk jalur prestasi, hingga rekayasa kartu keluarga (KK) untuk jalur zonasi.
Aa Maung juga berharap, tindakan tegas Ridwan Kamil membatalkan kepesertaan siswa dalam PPDB Jabar 2023 ini bisa menjadi shock terapi bagi para orang tua yang akan mengelabui domisili untuk persiapan PPDB Jabar 2024 mendatang.
