Sekolah Berhak Menolak Calon Peserta Didik di PPDB Jabar 2024, Jika Terbukti Melakukan Kecurangan Ini!

KILASCIMAHI - PPDB Jabar 2024, benar-benar banyak menguras tenaga, karena banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh Calon Peserta Didik ataupun oknum orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah favorit.

Tak ayal, kasus kecurangan dalam PPDB Jabar 2024 ini, menyinta perhatian Aa Maung. Berbagai modus kecurangan di PPDB Jabar 2024 ini dibongkar Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2), Asep Buhori Kurnia atau Aa Maung. ''Kami menemukan banyak oknum orang tua calon peserta didik yang melakukan berbagai cara untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah favorit,'' jelas Aa Maung, Selasa 11 Juni 2024.

Jika awalnya kecurangan dalam PPDB Jabar 2024, ini hanya melalui dugaan pemalsuan KK, sekarang malah terbongkar modus lain. Karena adanya kecurangan ini, Aa Maung, tegas angkat bicara, bahkan memberikan wewenang kepada sekolah untuk menolak Calon Peserta Didik yang terbukti melakukan kecurangan ini.

Kecurangan penggunaan KK palsu ini, biasanya dilakukan untuk mendaftar jalur zonasi. Dalam persyaratan khusus jalur zonasi atau prioritas jarak terdekat, Kartu Keluarga harus bisa menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.

''Ada beberapa oknum orang tua yang mengakali dengan cara memanipulasi KK,'' ungkap Aa Maung.

Aa Maung pun mencoba mengilustrasikan modus yang oknum orang tua calon peserta didik lakukan.

Orang tua A punya anak 1 beserta istri tinggal sesuai KK dan KTP di JI Riung Bandung.

Lalu pindah KK ke Jl Kalimantan, isi di KK di antaranya orang tua A sebagai Kepala Rumah Tangga, istri dan anak ditambah 1 orang ponakan / numpang (family lain).
Tercetaklah lagi KK Asli tersebut tertanggal 10 Januari 2024.

Kemudian di scan dan tahunnya di ubah jadi 10 Januari 2023 atau mundur 1 tahun supaya sesuai dengan persyaratan PPDB.

Aslinya yang tercetak 10 Januari 2023 diubah lagi karena 1 orang ponakan (family lain) dikeluarkan dari KK tersebut.

Baca Juga: Pengumuman Tanggal 19 Juni 2024, Simak Jadwal Lengkap PPDB Jabar Agar Tidak Ketinggalan!

Kemudian muncul lah KK baru tertanggal 25 Januari 2024 dengan isi KK (orang Tua A, Istri dan Anak).

''KK ini yang kemudian dipakai untuk daftar ke sekolah favorit dilampiri fotocopy KK yang diubah diatas tanggal 10 Januari 2023,'' jelas Aa Maung.

Jadi, kata Aa Maung, meskipun KK terbaru di Jl Kalimantan itu keluar tahun 2024, tapi diperkuat dengan fotokopi KK yang tahun 2023.

''Modus ini bisa terjadi karena ada kerjasama antara oknum orang tua dengan oknum aparat kewilayahan atau oknum Disdukcapil,'' terang Aa Maung.

Untuk memverifikasinya, pihak sekolah tinggal memanggil para orang tua tersebut dan membawa kedua KK asli.

''Silahkan orang tua perlihatkan kedua KK asli itu untuk membuktikan tidak ada rekayasa. Tapi jika tidak bisa membawa kedua KK asli, berarti memang benar ada rekayasa,'' jelas Aa Maung.

Modus Kecurangan Lain

Selain merekayasa KK, Aa Maung pun menemukan banyaknya oknum orang tua calon peserta didik yang mendatangi sekolah asal (SMP,red).

''Mereka meminta pihak sekolah asal mengganti nama yang ada di raport menjadi sesuai dengan nama wali yang ada di KK, yang lokasi rumahnya dekat dengan sekolah,'' jelas Aa Maung.

Menurut Aa Maung, hal ini dilakukan karena oknum orang tua calon peserta didik ini telah sejak setahun yang lalu memindahkan anaknya ke KK saudara atau orang lain yang rumahnya memiliki jarak terdekat ke sekolah tujuan.

Padahal, dalam aturan PPDB Jabar 2024, disebutkan bahwa jika dalam KK tersebut tidak ada orang tua, maka nama wali calon peserta didik harus tercantum di raport sekolah sebelumnya.

''Ada juga oknum orang tua yang mendatangi sekolah asal (SMP,red) dan meminta surat keterangan yang membenarkan bahwa meskipun nama wali tidak ada di raport, tapi anaknya memang tinggal bersama wali tersebut,'' jelas Aa Maung.

Baca Juga: Ketua FAGI Curiga Peserta PPDB Jabar 2024 Banyak Menggunakan KK Palsu! Minta Ombudsman Lakukan Investigasi

Untuk mengatasi berbagai modus kecurangan ini, Aa Maung meminta kepada Plh Kadisdik Jabar, Mochamad Ade Afriandi untuk segera mengeluarkan surat edaran kepada para kepala sekolah untuk menolak menerima calon peserta didik yang melakukan kecurangan seperti ini sebelum waktu pengumuman pada 19 Juni 2024 nanti.

''Sekolah diberikan wewenang untuk menolak dan membatalkan seleksi calon peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan. Kalau sudah diumumkan dan baru ditindak, kasihan calon peserta didiknya pasti akan trauma,'' tegas Aa Maung.

Demikian ulasan mengenai, pihak sekolah berhak menolak Calon Peserta Didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam PPDB Jabar 2024.***