Network
Rapat Pleno itu mengamanatkan agar manajemen membentuk Tim Audit Investigasi hasil pemilihan BPA AJB Bumiputera 1912, periode 2021 – 2026.
Baca Juga: Jembatan Leuwigajah Harus Gunakan Nama Pahlawan Asal Cimahi
Namun, di SK tersebut manajemen menghilangkan diksi Audit, dan hanya membentuk tim investigasi.
Ketiga elemen menilai, hal ini mengkerdilkan dan mengebiri tupoksi tim, dalam menjalankan pemeriksaan menyeluruh dari proses pemilihan BPA.
Apalagi manajemen AJB Bumiputera 1912 telah mengkotak-kotakkan persoalan, bahwa yang bermasalah hanya di daerah pemilihan (dapil) III dan IV saja.
Ketegasan harus adanya proses audit investigasi menyeluruh, dipicu oleh penyataan dari Prima Kurniawati yang menyatakan, dirinya bermimpi dan berjanji untuk memperjuangkan hak-hak seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912, sehingga data seluruh dapil harus dibuka.
“Dugaan kecurangan dalam pemilihan elektronik atau e-voting, terbawa dalam mimpi saya. Saya teringat banyak pemegang polis di dapil lain, selain dapil III dan IV yang menemui kecurangan. Sejauh ini, mereka hanya mengadu tanpa bersurat, tapi ini dugaan kecurangan yang harus kita bongkar juga di seluruh dapil,” tegas perwakilan Pempol Bumi Prima Kurniawati.
“Jadi saya meminta, agar tim yang akan dibentuk dapat mengakomodir permintaan saya mewakili para pemegang polis yang hak memilihnya terabaikan dalam proses e-voting. Karena ini bukan karena kesalahan orang, tapi system yang dibuat dalam pemilihan BPA saya duga salah,” tambahnya.
Atas permintaan Prima tersebut, calon ketua tim investigasi Dr. H. Marwoto, S.E, M.Si meminta agar Prima tetap kembali fokus dalam penugasan yang diutarakan oleh SK dari Direksi AJB Bumiputera 1912. Bahwa investigasi hanya berkutat pada dapil III dan IV saja.
Marwoto menegaskan, jika tim investigasi dari dapil III dan IV menemukan hal-hal baru, nantinya bisa dikembangkan investigasi ke seluruh dapil.
