Network
KILASCIMAHI - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, mengatakan sistem peringatan dini harus dimengerti dengan mudah oleh masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Dwikorita saat berbicara dalam diskusi panel bersama sejumlah tokoh dunia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kota New York, Amerika Serikat pada Rabu, 20 September 2023.
"Indonesia memiliki banyak sekali ancaman bencana alam, dengan jumlah populasi yang mencapai 275 juta orang, kami (BMKG, red.) berupaya membangun sistem peringatan dini yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempersempit kesenjangan dalam mendapatkan akses untuk keselamatan mereka," ungkapnya, dikutip dari website resmi BMKG pada Senin, 25 September 2023.
Baca Juga: Kapan Musim Hujan 2023 di Indonesia? Simak Prediksi BMKG Berikut Ini
Lebih lanjut ia menerangkan, keberhasilan sebuah sistem peringatan dini bencana dapat tercapai jika kesenjangan antara pengetahuan dan kemampuan masyarakat bertindak cepat terhadap peringatan tersebut semakin kecil.
"Pekerjaan rumah terbesar Indonesia dan banyak negara adalah memastikan masyarakat dan seluruh pihak paham dan mengerti bahaya apa yang mengancam mereka, dan selanjutnya mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk penyelamatan diri, jika sewaktu-waktu terjadi bencana," katanya.
Sistem peringatan dini, kata Dwikorita, bukan semata penyebaran informasi atau sirine dengan suara keras, namun harus didukung oleh pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana yang dihadapi serta cara penyelamatan diri secara mandiri, cepat dan tepat.
Tak sampai di situ, ia juga menyebutkan perlu dilakukan upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas masyarakat saat merespon peringatan dini bencana, salah satunya dengan sistem komunikasi dan diseminasi informasi peringatan yang akurat.
Peningkatan literasi kebencanaan
Menurut Dwikorita, literasi, edukasi dan advokasi kebencanaan harus diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat seluruh masyarakat berikut dengan pimpinan daerah.
"Tantangan terkait komunikasi adalah putusnya jaringan komunikasi di daerah bencana, hal ini perlu perhatian khusus, yakni dengan menyediakan saluran komunikasi berbasis satelit. Dengan begitu alur komunikasi tetap berjalan dengan lancar meskipun terjadi kerusakan infrastruktur karena bencana," ujarnya.
