Network
KILASCIMAHI - Demi memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) puluhan orang tua siswa berkumpul di kantor DPD PKS Kota Bandung.
Anehnya, meskipun bantuan PIP ini merupakan program pemerintah pisat, tapi pendaftaran pengajuannya di kantor partai politik, salah satunya PKS.
Ironisnya, informasi mengenai pengajuan bantuan PIP ke kantor partai politik dalam hal ini PKS diarahkan oleh pihak sekolah.
''Kondisi seperti ini yang akan membuat rancu terkait distribusi bantuan PIP, ''ungkap Pemerhati Pendidikan, Asep B Kurnia, Rabu 4 Desember 2022.
Baca Juga: Bantuan PIP Di Kota Cimahi Dijadikan Ajang Kampanye Partai Politik
Menurut Asep, dikumpulkannya orang tua siswa di kantor DPD PKS Kota Bandung itu telah terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut dia, bisa jadi adanya pengumpulan orang tua siswa di kantor DPD PKS ini terjadi untuk menampung usulan pengajuan anggota dewan untuk mengajukan masyarakat mendapatkan PIP.
''Memang anggota DPR RI memiliki hak untuk menampung aspirasi, termasuk bantuan PIP ini. Tapi harus ditegaskan bahwa bantuan PIP ini berasal dari APBN dan jangan ada paksaan untuk memilih parpol atau anggota dewan,''tegas Aa Maung, panggilan akrab Asep B Kurnia.
Untuk menghindari hal ini, kata Aa Maung, sebaiknya proses pengajuan bantuan PIP ini fokus di Dinsos dan Disdik saja.
''Jangan sampai ada semacam kuota bantuan PIP yang dibagi-bagikan ke anggota dewan dan dijadikan ajang untuk kampanye apalagi dengan cara memaksa untuk memilih dirinya,''tegas dia.
Tak hanya itu, Aa Maung menambahkan, adanya pengajuan bantuan PIP melalui partai politik ini bisa berpengaruh terhadap tidak tepat sasaran dalam distribusi bantuan.
''Seharusnya bantuan PIP disalurkan ke warga miskin, tapi karena ada embel-embel pengajuan dari parpol, warga mampu juga bisa dapat bantuan ini,''tukas dia.
Oleh karena itu, Aa Maung berharap pemerintah lebih menggencarkan pendataan dan sosialisasi bantuan PIP ini kepada masyarakat.
Baca Juga: PPKM Resmi Dicabut, Presiden Jokowi Tegaskan Bansos Tetap Disalurkan Di 2023
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama mengakui bahwa ada pengumpulan orang tua siswa ini di DPD PKS Kota Bandung.
''Awalnya kita mau sosialisasi mengenai SOP pengajuan bantuan PIP ini di SMPN 16 Bandung, tapi karena aulanya sedang di renovasi jadi dipindah ke DPD PKS,''jelas dia melalui sambungan telepon.
Dikatakan Ahmad, pihaknya mensosialisasikan SOP pengajuan bantuan PIP ini kepada masyarakat supaya jangan sampai saat diajukan ditolak.
''Kami juga sudah bersurat ke Disdik,''jelas dia.
Tak hanya itu, Ahmad juga menjelaskan bahwa pengumpulan masyarakat di kantor DPD PKS Kota Bandung itu terjadi pada September atau Oktober 2022 lalu.
''Jadi sudah lama. Dan saya sudah cek ke sekretariat akhir-akhir ini tidak ada sosialisasi PIP di kantor kami, PKS,'' tegas Ahmad.
Mengenai sosialisasi pengajuan bantuan PIP ini sebagai strategi kemenangan DPD PKS Kota Bandung, Ahmad membantahnya.
Menurut dia, hal ini merupakan bagian dari pelayanan PKS kepada masyarakat.
Ahmad juga membantah jika disebut ada pemaksaan kepada masyarakat untuk memilih PKS saat membantu dalam pengajuan bantuan PIP ini.
''Kami hanya membantu mengarahkan supaya pengajuannya sesuai SOP, dan jika bantuannya sudah diterima serta masyarakat memilih PKS itu hak masyarakat,'' tandas dia.
