KILASCIMAHI - Adanya tudingan PKS Kota Cimahi memanfaatkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk kampanye politik, membuat banyak pihak geram.
Pasalnya, PIP merupakan program pemerintah yang disalurkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
PIP bukan program aspirasi dari anggota DPR RI, apalagi hanya dari Fraksi PKS asal Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi, Iwan Setiawan.
''Ini yang menjadi rancu di masyarakat bahwa program PIP ini berasal dari anggota DPR RI PKS. Itu pembodohan publik,'' ungkap Iwan melalui sambungan telepon, Jumat 20 Januari 2023.
Baca Juga: PKS Dituding Manfaatkan Bantuan PIP Untuk Kampanye, Inakor: Ini Pembodohan Publik
Iwan mengakui bahwa anggota DPR RI memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk terkait pengajuan PIP.
''Tapi paling cuman berapa persen. Jangan dibikin rancu seolah-olah semuanya berasal dari aspirasi,''jelas Anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi ini.
Tak hanya itu, Iwan menegaskan bahwa penjelasan dari Humas DPD PKS Kota Cimahi, Kania Intan Puspita mengenai perbedaan KIP dan PIP salah besar.
Sebelumnya, Humas DPD PKS Kota Cimahi, Kania Intan Puspita mengaku tidak tahu persis mengenai proses sosialisasi PIP.
Meski demikian, Kania membenarkan bahwa Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Ledia Hanifa meminta kepada pengurus PKS untuk mensosialisasikan PIP.
Menurut Kania, harus dibedakan antara Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Program Indonesia Pintar (PIP).
Kalau KIP, kata dia, pengajuannya harus melalui sekolah.
''Tapi kan ribet karena harus masuk data DTKS,'' jelas dia.
Sedangkan PIP, kata Kania, merupakan pengajuan aspirasi anggota DPR RI.
Oleh karena itu, sepengetahuannya, Ledia membentuk tim advokasi yang dibantu kader PKS di Cimahi untuk mensosialisasikan mengenai PIP.
Ditambahkan Iwan, PIP itu nama dari program bantuan untuk siswa kurang mampu. Sedangkan KIP merupakan kartu yang diberikan kepada siswa kurang mampu yang telah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di Kementrian Sosial.
Baca Juga: PPKM Resmi Dicabut, Presiden Jokowi Tegaskan Bansos Tetap Disalurkan Di 2023
Pihak yang bisa mengajukan PIP dan KIP ini, kata Iwan, adalah sekolah.
''Sekolah yang mengajukan siswanya yang terdapat di Dapodik dan kurang mampu untuk memperoleh PIP, '' jelas dia.
Iwan juga mempertanyakan adanya sekolah yang menyarankan kepada masyarakat untuk daftar PIP ke partai politik.
''Harusnya sekolah juga mensosialisasikan mengenai prosedur pengajuan PIP, harus masuk DTKS dan nanti sekolah yang memprosesnya,'' jelas dia.
Sebelumnya, beberapa pihak mengungkapkan adanya kampanye partai politik dengan menjual bantuan PIP.
''Anak saya selalu dapat bantuan dari SD sampai SMP, sekarang kelas 11 SMA, tidak dapat PIP. Ditanyakan ke sekolah, katanya harus mengajukan ke partai,''ungkap Laela, Kamis 29 Desember 2022
Iwan menghimbau kepada kader PKS jangan sekedar jadi kader partai.
''Tapi harus juga jadi kader bangsa yang mencerdaskan anak bangsa,'' himbau dia.
Pertanyakan Pajak Motor Gratis
Iwan menilai sebaiknya kader PKS fokus memperjuangkan janji politik di 2019 mengenai pajak motor gratis dan SIM seumur hidup.
''Sejauhmana janji itu diperjuangkan,''ungkap Iwan.
Seperti diketahui, pada 2019 lalu, PKS memiliki janji politik yang akan menggratiskan pajak motor dan SIM seumur hidup jika memilih Caleg PKS.
Menurut Iwan, PKS jangan sampai berkelit bahwa partai berlambang bulan bintang ini kalah di Pemilu 2019.
''Raihan kursi di DPR Ri mencapai 7 persen dan menjadi pemenang Pemilu di Bandung Raya. Mana janjinya,''pungkas dia.