KILASCIMAHI - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menuntut supaya fenomena minyak goreng yang saat ini mendadak pasokannya langsung melimpah dengan kenaikan harga meroket harus diusut tuntas.
Salah satu cara untuk mengusutnya, kata Dedi Mulyadi adalah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang fokus untuk menelusuri permasalahan minyak goreng.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu menegaskan harus segera dilakukan penelusuran dan tindak lanjut mengenai keberadaan mafia minyak goreng.
Ditegaskan mantan Bupati Purwakarta ini, pembentukan pansus ini harus segera dilakukan agar negeri ini terbebas dari para mafia yang mengambil keuntungan di saat rakyat menderita.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Dimarah-marahi Sampai Akan Dilempar Batu, Kenapa Ya?
“Ini agar negeri ini tidak dimainkan oleh orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Masa negara kita kalah oleh mafia,” ungkap Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, adanya mafia minyak goreng ini sangat jelas terlihat. Pasalnya, saat harga diatur pemerintah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.00, minyak goreng mendadak langsung di seluruh negeri.
Setelah pemerintah mengembalikan harga sesuai dengan mekanisme pasar, Dedi menyebut, tak menunggu waktu berhari-hari, saat aturan itu dicabut saat itu juga harga langsung naik drastik dan pasokan minyak goreng berlimpah.
“Artinya ada mafia yang sengaja menyimpan barang dulu. Kemudian setelah dibuka ruang mereka menjual dengan harga sesuai keinginan. Nah publik harus paham dong siapa saja yang terlibat,” ujar Kang Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kesal Minyak Goreng Langka: Negeri Kaya Sawit, Tapi Teu Gableg Minyak Goreng!
“Ini harus segera diteliti dan ditindaklanjuti, cari siapa pelaku mafia minyak goreng ini. Publik harus tahu para pelakunya,” tambah suami dari Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika ini.
Keberadaan pansus ini, tambah Dedi Mulyadi, selain berfokus pada mafia minyak goreng, diharapkan juga mampu mencegah kasus serupa terjadi terhadap sejumlah bahan pokok lain.
“Makanya waktu itu saya dan beberapa teman yang mengikuti rapat gabungan di Komisi dipimpin Pak Rahmat Gobel itu diusulkan membuat pansus minyak goreng, dan Pak Rahmat Gobel dalam penutupannya menyetujui untuk dibuat Pansus," lanjut Dedi.
Baca Juga: Diduga Stress Akibat Himpitan Ekonomi, Seorang Ibu Tega Gorok 3 Anaknya
Ia berharap Pansus bisa segera menemukan titik terang mengenai permasalahan minyak goreng. Terlebih dalam hitungan hari mayoritas warga Indonesia akan memulai ibadah Ramadan dan permintaan bahan pokok akan sangat meningkat.