Network
KILASCIMAHI - Rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.
Legislator Asal Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Buki Wibawa menjelaskan bahwa pemprov Jabar harus memprioritaskan program ini hingga masa akhir periode Gubernur Ridwan Kamil.
"Rutilahu menajdi salah satu bagian dalam RPJMD, saat pandemi covid tahun 2020 lalu anggaran masih ada secara maksimal, hanya berkurang karena efek covid 19 ," jelas Buki yang juga legislator dari DAPIL Kota Bandung dan Cimahi ini, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu 31 Agustus 2022.
Dalam situasi penyebaran Covid 19 sudah melandai dan kondisi ekonomi mulai membaik, dirinya terus memperjuangkan supaya jumlah bantuan untuk rutilahu itu ditambah di seluruh Jabar.
"Usulannya itu tahun 2023 hanya 10 ribu unit saja Se Jabar , menurut kami masih kurang karena harusnya diangka 25.000 unit se Jabar," terang Buki yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.
Buki menjelaskan, kenapa diangka 25 Ribu, itu karena kondisinya memang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Diangka 25 Ribu itu, karena saya terjun langsung melihat konstituen, jika ditargetkan sampai 2023 hanya 10.000 unit , itu baru kebutuhan rutilahu di Kota Bandung," paparnya.
Perihal Rutilahu, Buki selalu aktif karena ini kebutuhan dasar masyarakat.
"Kenapa saya mentracing ini,pertama rumah itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia yang paling dasar. Kalau rumah sehat, maka penghuni bisa lebih tenang mencari nafkah dan yang lainnya," jelasnya.
