Network
KILASCIMAHI - Kisruh PPDB 2024 membayang-bayangi warga Cibeber, Kota Cimahi.
Mereka sejak dari sekarang sudah khawatir anaknya tidak akan bisa diterima di PPDB 2025 mendatang.
Warga Cibeber, Kota Cimahi ini pesimis anaknya bisa masuk ke SMP Negeri.
Hal ini terungkap dalam acara reses anggota DPRD Jabar, H Ali Hasan di wilayah Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi.
Baca Juga: Pemilu Belum Usai, Warga Cimahi Khawatir Toren Air Pemberian Caleg Diambil Lagi
''Di sini yang masuk zonasi ke SMPN 15. Tapi kemarin juga sangat sedikit yang lolos (PPDB,red),''ungkap Intan Sartiani, warga RT 9 RW 8 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Senin 16 Oktober 2023.
Menurut Intan, sebenarnya warga sangat ingin anaknya masuk ke SMPN 8 Cimahi.
Meski agak jauh, Intan menambahkan, ada jalur angkot dari dekat rumah menuju SMPN 8 Cimahi.
''Tapi kami tidak masuk zonasi SMPN 8,'' keluh Intan.
Sedangkan ke SMPN 15 Cimahi, tambah Intan, bisa masuk ke dalam zonasi. Tapi, sayangnya tidak ada angkot yang menuju ke sekolah.
''Saya yang tidak bisa pakai motor, tentu saja sangat dirugikan,''keluh Intan.
Oleh karena itu, Intan berharap Ali Hasan sebagai wakil rakyat Kota Cimahi dan Kota Bandung bisa memberikan solusi bagi warga terkait PPDB 2025 nanti.
Fraksi Golkar Menolak Zonasi
Anggota DPRD Jabar, H Ali Hasan S Ip menegaskan bahwa Fraksi Golkar telah menolak pemberlakuan zonasi dalam setiap PPDB.
Menurut Ali Hasan, zonasi tidak bisa diberlakukan selama infrastruktur pendidikannya belum ideal.
''Kalau di setiap kelurahan sudah ada SMP, atau SMA di setiap kecamatan, maka sistem zonasi bisa diberlakukan,'' tegas Mang Ali Hasan, demikian ia biasa disapa.
Ali Hasan menegaskan bahwa Partai Golkar dari mulai kabupaten/kota hingga tingkat pusat akan terus mendorong supaya pemerintah membatalkan pemberlakuan sistem zonasi ini.
Di sisi lain, Ali Hasan mengakui bahwa kisruh PPDB ini pun berdampak kepada semakin minimnya perekrutan siswa di sekolah-sekolah swasta.
Baca Juga: Golkar Cimahi Peduli Air Bersih Turun Tangan Atasi Kebakaran Lahan Di Cireundeu, Leuwigajah
''Kita juga tetap harus memikirkan keberlangsungan sekolah-sekolah swasta ini,'' jelas dia.
Untuk itu, Ali Hasan mengaku mendorong pemerintah supaya bisa menggratiskan biaya sekolah hingga sekolah swasta.
''Kualitas pendidikan sekolah swasta pun tidak kalah dengan sekolah negeri. Apalagi kalau bisa di gratiskan. Warga pasti tidak akan keberatan selama sekolahnya dekat dengan rumah mereka,'' pungkas Ali Hasan.
