Network
KILASCIMAHI - Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa tidak mampu dituding dimanfaatkan oleh PKS Kota Cimahi sebagai alat kampanye.
Angggota DPRD Cimahi asal PKS dan juga kader-kadernya melakukan sosialisasi mengenai PIP secara door to door ke rumah warga.
Para kader PKS ini disebut menjanjikan warga akan mendapat bantuan PIP.
''Lebih parahnya lagi, disebutkan bahwa PIP ini merupakan program PKS yang akan digulirkan melalui anggota DPR RI,''ungkap Ketua Umum LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Marcky Polii kepada KilasCimahi.com part of Pikiran Rakyat Media Network (PRMN), Kamis 19 Januari 2023.
Marcky memastikan bahwa tudingannya ini bukan tanpa bukti. Marcky sebut praktek yang dilakukan kader PKS ini ia ketahui secara langsung dan diinformasikan oleh Ketua RT tempat dirinya tinggal.
''Ini buktinya ada koq,''jelas dia.
Sebelumnya, beberapa pihak mengungkapkan adanya kampanye partai politik dengan menjual bantuan PIP.
''Anak saya selalu dapat bantuan dari SD sampai SMP, sekarang kelas 11 SMA, tidak dapat PIP. Ditanyakan ke sekolah, katanya harus mengajukan ke partai,''ungkap Laela, Kamis 29 Desember 2022.
Dikutip dari laman pip.kemdikbud.go,id, disebutkan bahwa PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus.
Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.
Untuk tingkat SD mendapatkan bansos PIP sebesar Rp 450 Ribu per siswa. Untuk tingkat SMP mendapatkan bansos PIP sebesar Rp750 Ribu per siswa dan tingkat SMA mendapatkan bansos PIP sebesar Rp1 juta per siswa.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra, Oneng Aminah membenarkan adanya penggunaan bantuan PIP sebagai ajang kampanye partai politik.
''Sumuhun leres pisan eta teh. PIP dianggo alat kampanye bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata (Betul sekali. PIP digunakan alat kampanye. Bahkan kalau bukan pendukungnya tidak didata,red),''jelas Oneng yang mengaku memperoleh informasi ini dari masyarakat.
Wakil Ketua DPRD yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Cimahi, Edi Kadeni mengaku prihatin dengan maraknya informasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dijadikan ajang kampanye partai politik (Parpol).
''Kader saya saja ditawari akan memperoleh PIP asal pindah partai. Tapi dia nggak mau karena cinta Demokrat,''ungkap Edi saat ditemui usai Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu 4 Januari 2023.
Ditambahkan Marcky, kader PKS mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bantuan PIP ini merupakan program yang diusung oleh anggota DPR RI asal Fraksi PKS.
Dengan mengisi form pengajuan bantuan PIP, tambah Macky, masyarakat jadi berharap akan memperoleh dana PIP ini.
Meskipun, secara kondisi ekonomi tidak layak menerima bantuan PIP.
''Ini pembodohan masyarakat namanya. Bantuan PIP ini kan bansos dari pemerintah, bukan dari PKS,''tegas dia.
Sementara itu, Humas DPD PKS Kota Cimahi, Kania Intan Puspita mengaku tidak tahu persis mengenai proses sosialisasi PIP.
Meski demikian, Kania membenarkan bahwa Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Ledia Hanifa meminta kepada pengurus PKS untuk mensosialisasikan PIP.
Menurut Kania, harus dibedakan antara Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Program Indonesia Pintar (PIP).
Kalau KIP, kata dia, pengajuannya harus melalui sekolah.
''Tapi kan ribet karena hatus masuk data DTKS,'' jelas dia.
Sedangkan PIP, kata Kania, merupakan pengajuan aspiras anggota DPR RI.
Oleh karena itu, sepengetahuannya, Ledia membentuk tim advokasi yang dibantu kader PKS di Cimahi untuk mensosialisasikan mengenai PIP.
Saat ditanyakan mengenai adanya anggapan bahwa PIP yang diajukan melalui PKS akan cair, Kania tidak mengetahui secara persis.
Termasuk mengenai adanya anggapan bahwa PIP meruoakan program PKS, Kania menyebutnya tidak benar.
''Kemungkinan ada kurang tepat dalam penyampaian atau ada kesalahan pemahaman,''jelas dia.
Untuk itu, Kania menyarankan supaya meminta penjelasam lebih lengkap dari tim advokasi Ledia, anggota DPR RI asal PKS mengenai PIP ini.
