KILASCIMAHI - Kekisruhan pelaksanaan PPDB Jabar 2023 kembali mengemuka saat reses hari keempat Anggota DPRD Jawa Barat, Ali Hasan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD Golkar Kota Cimahi, Budi Setiawan, Senin 7 Agustus 2023.
Kekisruhan PPDB Jabar 2023 ini telah menyebabkan ribuan siswa tidak bisa masuk ke SMA/SMK Negeri.
Oleh karena itu, Ali Hasan kembali meminta supaya pelaksanaan PPDB Jabar 2023, khususnya yang berlangsung di Kota Cimahi harus di evaluasi terutama terkait jalur zonasi.
''Saya minta jalur zonasi ini dibubarkan, dihapuskan,''ungkap Ali Hasan didampingi Budi Setiawan di depan ratusan warga RW 12 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
Baca Juga: Hadapi Pemilu 2024, Golkar Cimahi Optimis 8 Kursi
Ditambahkan Ali Hasan, jalur zonasi ini sudah ia prediksi akan bermasalah sejak dulu.
Hal ini dikarenakan jumlah sekolah, khususnya SMP, SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat, termasuk di Kota Cimahi sangat minim.
Dari data yang dihimpun, jumlah SMA dan SMK negeri di Kota Cimahi hanya berjumlah 9 sekolah saja.
Oleh karena itu, Ali Hasan meminta masyarakat Cimahi untuk bisa memiliki wakil rakyat di DPRD Jawa Barat yang merupakan warga Kota Cimahi. Dengan demikian, kata dia, aspirasi masyarakat Cimahi bisa disuarakan dan dikawal untuk bisa direalisasikan di Kota Cimahi.
Sementara itu, Budi Setiawan menilai bahwa tidak ada lagi solusi untuk bisa menuntaskan kisruhnya persoalan PPDB Jabar 2023 dan tidak berulang di tahun-tahun berikutnya.
''Persoalan daya tampung siswa di sekolah negeri ini memang tidak bisa diselesaikan jika infrastruktur, khususnya SMA dan SMK masih sangat minim,''ungkap pria bernama lengkap Budhi Setiawan ini.
Budhi mengaku akan memperjuangkan supaya aspirasi masyarakat Kota Cimahi supaya Pemprov Jabar bisa segera menambah SMA dan SMK di Kota Cimahi.
Selain itu, Budhi juga menyebut bahwa APBD Kota Cimahi sangat terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Cimahi.
''Oleh karena itu, dengan adanya orang Cimahi asli yang menjadi wakil masyarakat di DPRD Jabar, bisa membantu untuk menuntaskan berbagai kebutuhan masyarakat, utamanya yang terkait layanan publik dengan menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat,''jelas Budhi.
Baca Juga: Model Ujian SIM C Terbaru Mulai 7 Agustus 2023, Cek Disini!
Sebagai contoh, underpass Dustira dibangun dengan anggaran lebih dari Rp 80 miliar. Anggaran sebesar ini menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat yang salah satu pengusulnya adalah Ali Hasan sebagai anggota DPRD Jabar yang berasal dari Kota Cimahi.