KILASCIMAHI - Kisruh terkait klaim bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diklaim sebagai aspirasi dari anggota DPR RI asal PKS dari Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi terus berlanjut.
Disebutkan, upaya mengajak masyarakat untuk mengajukan bantuan PIP dengan cara mendaftar melalui PKS berlangsung merata di berbagai kelurahan di Kota Cimahi.
Bahkan, disebutkan bahwa upaya mengajak masyarakat untuk mengajukan PIP itu dilakukan secara door to door atau dari rumah ke rumah oleh kader PKS Kota Cimahi.
''Lebih parahnya lagi, disebutkan bahwa PIP ini merupakan program PKS yang akan digulirkan melalui anggota DPR RI,''ungkap Ketua Umum LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Marcky Polii kepada KilasCimahi.com part of Pikiran Rakyat Media Network (PRMN), Kamis 19 Januari 2023.
Marcky memastikan bahwa tudingannya ini bukan tanpa bukti. Marcky sebut praktek yang dilakukan kader PKS terkait bantuan PIP ini ia ketahui secara langsung dan diinformasikan oleh Ketua RT tempat dirinya tinggal.
''Ini buktinya ada koq,''jelas dia.
Bantuan PIP Berasal Dari Hutang Negara
Menanggapi hal ini, Ketua Partai Perindo Kota Cimahi, Asep Taryana menyebut bahwa mengklaim bantuan PIP sebagai aspirasi salah satu partai politik dalam hal ini PKS adalah keliru besar.
Tak hanya itu, kata Asep, dengan cara seperti ini, PKS telah mempersempit kesempatan orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk memperoleh bantuan yang disediakan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, tambah Asep, Perindo dari awal berkomitmen untuk meningkatkan harkat masyarakat dengan cara memberdayakannya secara ekonomi.
''Dari awal pendiriannya, Partai Perindo Kota Cimahi konsisten membantu memberdayakan UMKM. Dan itu tanpa memanfaatkan, apalagi mengklaim program pemerintah,''jelas Asep.
Tak hanya itu, kata dia, Perindo justru ingin membantu pemerintah dengan cara mengurangi beban hutang yang sudah sedemikian besar harus ditanggungnya.
Caranya, kata dia, dengan memberdayakan masyarakat sebanyak mungkin melalui sektor ekonomi.
''Jadi semakin banyak masyarakat yang terbantu oleh Perindo secara ekonomi, maka beban hutang pemerintah harusnya semakin berkurang. Bukannya hutang pemerintah malah dimanfaatkan untuk kampanye. Asal tau saja, dana bansos PIP itu berasal dari hutang negara,''tegas Asep.
Baca Juga: Ingin Mengajukan KUR BRI? Berikut Ini Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI !
Tak hanya itu, Asep menambahkan, pihaknya akan lebih meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat di tahun politik ini supaya tidak mudah dibodohi.
Pasalnya, kata dia, selain ada parpol yang mengklaim program dan dana pemerintah sebagai programnya, ada pula yang memainkan uang untuk membeli suara masyarakat di TPS nanti.
''Padahal, kalau bisa dihitung, dana pemerintah yang diterima dari PIP, ataupun uang amplop itu,jika dibagi lima tahun, itu per harinya hanya berapa? Masyarakat harus lebih cerdas,''jelas Asep.
Dikutip dari laman pip.kemdikbud.go,id, disebutkan bahwa PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus.
Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.
Untuk tingkat SD mendapatkan bansos PIP sebesar Rp 450 Ribu per siswa. Untuk tingkat SMP mendapatkan bansos PIP sebesar Rp750 Ribu per siswa dan tingkat SMA mendapatkan bansos PIP sebesar Rp1 juta per siswa.
Sementara itu, Humas DPD PKS Kota Cimahi, Kania Intan Puspita mengaku tidak tahu persis mengenai proses sosialisasi PIP.
Meski demikian, Kania membenarkan bahwa Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Ledia Hanifa meminta kepada pengurus PKS untuk mensosialisasikan PIP.
Menurut Kania, harus dibedakan antara Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Program Indonesia Pintar (PIP).
Kalau KIP, kata dia, pengajuannya harus melalui sekolah.
''Tapi kan ribet karena harus masuk data DTKS,'' jelas dia.
Sedangkan PIP, kata Kania, merupakan pengajuan aspirasi anggota DPR RI.
Oleh karena itu, sepengetahuannya, Ledia membentuk tim advokasi yang dibantu kader PKS di Cimahi untuk mensosialisasikan mengenai PIP.
Saat ditanyakan mengenai adanya anggapan bahwa PIP yang diajukan melalui PKS akan cair, Kania tidak mengetahui secara persis.
Baca Juga: PIP Jangan Diklaim Aspirasi PKS, Fraksi PDIP DPRD Kota Cimahi: Janji Pajak Motor Gratis Mana?
Termasuk mengenai adanya anggapan bahwa PIP merupakan program PKS, Kania menyebutnya tidak benar.
''Kemungkinan ada kurang tepat dalam penyampaian atau ada kesalahan pemahaman,''jelas dia.
Untuk itu, Kania menyarankan supaya meminta penjelasan lebih lengkap dari tim advokasi Ledia, anggota DPR RI asal PKS mengenai PIP ini.
Saat