Network
KILASCIMAHI - Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru 2024, Cimahi mengalami krisis SMA dan SMK Negeri.
Pasalnya, dari total 15 kelurahan yang ada di Kota Cimahi, hanya tersedia 6 SMA Negeri saja dalam PPDB 2024 mendatang.
Tak hanya itu, dalam PPDB 2024 nanti, hanya ada 3 SMK Negeri di Kota Cimahi.
''Sudah bisa dipastikan, sebagian besar anak-anak Cimahi 'terpaksa' bersekolah di SMA atau SMK swasta karena SMA dan SMK negeri nya sangat sedikit,''jelas Calon Anggota DPRD Jabar dari Partai Golkar, Budhi Setiawan usai bersilaturahmi dengan warga Baros, Sabtu 6 Januari 2024.
Untuk diketahui, jumlah SMA negeri di Kota Cimahi hanya 6 unit. SMAN 6 berlokasi di Cijerah, SMAN 5 di Pasar atas dan di Jl Gatot Subroto, SMAN 4 di Leuwigajah, SMAN 3 di Jl Pesantren, SMAN 2 di Sriwijaya dan SMAN 1 di Pasar Atas.
Sedangkan untuk SMK Negeri, kata Budhi Setiawan, hanya 3 yaitu SMKN 1 Cimahi di Leuwigajah, SMKN 2 Cimahi di Jl Kamarung dan SMKN 3 di Jl Permana Citeureup.
6 SMA Negeri dan 3 SMK Negeri ini, kata Budhi Setiawan, tidak mungkin bisa menampung ribuan lulusan dari 45 SMP yang ada di Kota Cimahi.
Untuk itu, sebagai Caleg DPRD Jabar, Budhi Setiawan mengaku akan memprioritaskan program pembangunan SMA dan SMK negeri baru di Cimahi.
Membangun SMA Negeri Baru Tanpa Menggusur
Menurut Budhi Setiawan, program pembangunan SMA atau SMK negeri baru di Cimahi itu sangat memungkinkan untuk dilakukan.
''Jika saya terpilih sebagai anggota DPRD Jabar, tentunya memiliki kewenangan penganggaran. Salah satunya untuk membangun SMA atau SMK negeri baru karena memang itu kewenangan Provinsi,''jelas dia.
Syaratnya, kata Budhi Setiawan, sudah tersedia lahan untuk pembangunan SMA atau SMK negeri baru itu.
Jadi, Pemprov Jawa Barat, kata Budhi Setiawan, tinggal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bangunan fisik SMA atau SMK negerinya.
Menurut dia, ada beberapa lahan milik Pemprov Jawa Barat yang ada di Kota Cimahi yang bisa dibangun SMA atau SMK negeri.
''Tentunya dibangun di lahan kosong. Kalah lahan milim Pemprov Jabar ini sudah ada bangunan yang berfungsi seperti Dinsos Jabar, SLB di Cipageran, tentu tidak bisa digunakan. Kecuali masih ada lahan kosong yang representatif,'' jelas Budhi Setiawan.
Jadi pada prinsipnya, kata Budhi Setiawan, pembangunan SMA atau SMK Negeri ini tidak akan mengorbankan bangunan yang sudah berfungsi dan sedang digunakan.
