Network
KILASCIMAHI- Pelaksanaan PPDB Jabar 2023 menuai polemik. Imbasnya, 4.791 siswa dianulir keikutsertaannya karena terindikasi melakukan kecurangan, terutama peserta didik yang memilih jalur zonasi.
Laporan yang masuk ke Tim Pengaduan PPDB Jabar 2023 sebagian besar berkaitan dengan pemalsuan data diri dalam Kartu Keluarga (KK). Calon siswa yang memilih jalur zonasi, diduga banyak yang memalsukan alamat/domisili demi bisa masuk ke sekolah plihannya.
Polemik terebut terus bergulir dan mejandi pro-kontra di tengah masyarakat. Mulai dari orang tua siswa, guru, hingga pengamat pendidikan turut menyoroti pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB Jabar 2023 ini.
Untuk diketahui, jumlah kuota siswa yang bisa diterima di SMA, SMK dan SLB Negeri dalam PPDB Jabar 2023 ini hanya bisa menampung 35 persen dari jumlah keseluruhan lulusan SMP sederajat di Jabar, termasuk diantaranya yang masuk melalui jalur zonasi.
Dengan mecuatnya kembali issue kecurangan pada PPDB Jabar 2023 ini, membuat publik bertanya-tanya kembali bagaimana awal mula sistem zonasi ini diterapkan.
Berikut KilasCimahi.com ulas hal ihwal sistem zonasi dirangkum dari berbagai sumber.
Baca Juga: PPDB Jabar 2023 Banyak Kecurangan, Netizen: Kembali Pake NEM Biar Adil!
Sistem zonasi adalah sebuah sistem proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal/domisili calon siswa. Sistem ini pertama kali diperkenalkan ke publik tahun 2017, dan mulai efektif berjalan pada PPDB tahun 2018.
Pelaksanaan sistem ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
