Network
KILASCIMAHI - Nahdlatul Ulama (NU) ternyata dipandang memiliki pengaruh terhadap perang Rusia - Ukraina.
Hal ini terlihat dari adanya upaya Rusia maupun Ukraina yang berusaha merebut dukungan dari NU.
Baru-baru ini, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin bertemu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya pada Senin, 7 Maret 2022.
Keesokan harinya, utusan Rusia juga muncul di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta.
Dikutip dari PikiranRakyat.com, disebutkan bahwa adanya perebutan dukungan dari Rusia maupun Ukraina dari NU ini disorot olleh media asing.
Media asal China, South China Morning Post (SCMP) menyoroti Rusia dan Ukraina berebut mendapatkan dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kelompok Islam terbesar di dunia
SCMP membuat publikasi mengenai pengaruh NU usai utusan Ukraina dan Rusia bertemu dengan Gus Yahya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyebut peristiwa di Ukraina adalah perang dan meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera menghentikan perang.
Gus Yahya menekankan semua masalah dapat diselesaikan melalui dialog.
Di sisi lain, SCMP menyebutkan Pemerintah Indonesia menghindari menyebut nama Rusia ketika pertama berbicara menentang perang dan mendukung resolusi PBB untuk mengutuk tindakan Rusia atas invasinya ke Ukraina.
Saat ini, Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dianggap tidak bersahabat bagi Rusia.
Duta Besar Ukraina, Vasyl Hamianin berharap NU dan seluruh umat Islam Indonesia angkat bicara untuk mengakhiri perang.
"Mengurangi penderitaan rakyat Ukraina termasuk sekitar 2 juta saudara Muslim di Ukraina," kata Vasyl Hamianin dalam pertemuannya dengan Gus Yahya.
Holland Taylor, pakar dari LibForAll Foundation yang berkantor pusat di AS, mengatakan Gus Yahya dan NU memiliki kemampuan untuk memproyeksikan pengaruh di seluruh dunia.
Sementara itu, Alex Arifianto, peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, mengatakan bahwa utusan Rusia dan Ukraina melihat NU sebagai “sekutu utama” Presiden Joko Widodo .
"Itulah sebabnya mereka (duta besar) menganggap NU sebagai aktor non-negara Indonesia yang sangat penting yang harus mereka konsultasikan, mungkin untuk mencoba mempengaruhi Presiden Widodo secara tidak langsung juga,” kata Arifianto.***
