Network
PR CIMAHI – Usai ledakan di dekat pelabuhan Beirut, warga Lebanon melakukan aksi unjuk rasa.
Adapun aksi unjuk rasa menuntut pemerintah Lebanon bertanggung jawab atas ledakan yang menewaskan 135 orang dan menyebabkan 5.000 lainnya luka-luka itu.
Diketahui ledakan tersebut berasal dari amonium nitrat yang disimpan di sebuah gudang tanpa memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan.
Baca Juga: Jelang Perayaan HUT RI, Polres Mimika Antisipasi Gangguan KKB
Berdasarkan laporan terbaru yang dikutip oleh pikiranrakyat-cimahi.com dari Kantor Berita Antara polisi Lebanon menembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang melemparkan batu dan memblokir jalan dekat gedung parlemen Beirut pada Minggu, 9 Agustus 2020 waktu setempat.
Insiden tersebut terjadi pada hari kedua demonstrasi anti-pemerintah pascaledakan.
Sementara itu, dua menteri Lebanon telah menyatakan untuk mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Dinilai Terkendali, PSBM Cidadap Resmi Dihentikan
Kobaran api muncul di pintu masuk alun-alun parlemen ketika para demonstran berupaya merangsek masuk ke lokasi yang dikelilingi dengan pagar betis.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga membobol kantor kementerian perumahan dan transportasi.
Polisi antikerusuhan dengan rompi antipeluru dan memegang pentungan, bentrok dengan para demonstran ketika ribuan orang berkumpul di alun-alun parlemen dan dekat Lapangan Syuhada.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca untuk Kota Cimahi dan Sekitarnya Senin, 10 Agustus 2020
Dua menteri cabinet mengundurkan diri di tengah kejatuhan politik karena ledakan di pelabuhan Beirut yang terjadi pada Selasa, 4 Agustus serta krisis ekonomi yang mendera Lebanon selama berbulan-bulan.
Menteri Lingkungan Damianos Kattar mundur dari jabatannya pada Minggu, 9 Agustus 2020 waktu setempat.
Menurut Kattar, pemerintah kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan reformasi.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Terdapat Antena Kecil 5G dalam Masker Bedah
Kepergian Kattar mengikuti langkah Menteri Informasi Manal Abdel Samad.
Kedua menteri itu mundur dengan alasan bahwa pemerintah tidak melakukan reformasi.***
