Network
KILASCIMAHI - Polemik ucapan Anggota Kimisi III DPR RI, Arteria Dahlan telah menyinggung Masyarakat Sunda. Meski demikian, masyarakat tidak bisa serta merta melaporkannya ke polisi karena sebagai Anggota DPR RI, Arteria memiliki beberapa hak istimewa.
Salah satunya, anggota DPR RI memiliki hak imunitas atau kebal hukum Dengan adanya hak ini, masyarakat tidak bisa seenaknya melaporkan anggota DPR RI ke polisi.
Berikut ini Kilas Cimahi rangkumkan berbagai pasal yang membuat anggota DPR RI kebal hukum.
Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) pasal 224 tentang Hak Imunitas, disebutkan bahwa anggota DPR RI tidak bisa dilaporkan atau dibawa ke pengadilan.
(1). Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun
tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
Baca Juga: Kisah Soekarno dan Petani Bersuku Sunda, Marhaen: Cerita Inspiratif yang Dilupakan
(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di
luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam
rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Meski demikian, dalam Pasal 235 tentang Kode Etik disebutkan bahwa Anggota DPR RI wajib menjaga citra DPR RI.
