KILASCIMAHI - Jelang Hari Kesetikawanan Sosial Nasional (HKSN) 2022, Dinas Sosial Kota Bandung ajak berbagai pihak untuk gotong royong atasi kemiskinan 'ekstrem' di Kota Bandung.
Saat ini, terdapat 319.653 keluarga penerima manfaa (KPM) di Kota Bandung yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari jumlah itu, sebanyak 112 ribu KPM masuk dalam kategori miskin 'ekstrem'.
''112 ribu ini masuk dalam rangking desil 1, atau yang menjadi prioritas,''jelas Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Soni Bakhtiar kepada kilascimahi.com part of Pikiran Rakyat Media Network (PRMN), belum lama ini.
Baca Juga: Wow, Wajah Lionel Messi Akan Terpampang di Mata Uang Peso Argentina Pasca Juara Piala Dunia 2022
Menurut dia, Kementrian Sosial telah menetapkan 5 aspek dan 9 kriteria dalam menentukan status
5 aspek ini meliputi :
1. Tempat tinggal
2. Pekerjaan
3. Pangan
4. Sandang
5. Papan
Selanjutnya dari 5 aspek diatas, dijabarkan menjadi 9 kriteria kemiskinan, yang meliputi :
1. Tempat berteduh/tinggal sehari-hari
2. Status pekerjaan
3. Kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan
4. Pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran
5. Pengeluaran untuk pakaian
6. Sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah
7. Sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu
8. Kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar
9. Sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik
Dengan adanya 5 aspek dan 9 kriteria ini, tambah Sony, akhirnya ditetapkan tingkatan kemiskinan mulai dair Desil 1 paling miskin, Desil 2 agak miskin dan desil 3 rentan miskin.
Ditambahkan Sony, Pemerintah Pusat dan Pemkot Bandung melakukan intervensi dan prioritas penanganan terhadap KPM yang berada di Desil 1.
''Semua program bantuan, mulai dari PKH, BLT, hingga pemberdayaan kita arahkan kepada warga miskin yang ada di Desil 1 ini supaya bisa naik kelas menjadi Desil 2,''jelas dia.
Selain itu, Pemkot Bandung pun memiliki program penangan kemiskinan yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Universal Health Coverage (UHC) yang berada di Dinas Kesehatan, Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang ada di Dinas Pendidikan, ATM Beras, Transportasi Gratis, Rutilahu, Pasar Murah, Kredit Melati, Insentif Pajak dan beberapa program lainnya.
Oleh karena itu, Sony berharap, masyarakat bisa memahami kenapa ada KPM yang kerap menerima berbagai bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun Kota Bandung.
Tapi, kata dia, hal itu bisa diverifikasi melalui 5 aspek dan 9 kriteria yang telah ditetapkan.
''Bahkan, kami melakukan updating data mengenai data DTKS ini setiap bulan,''jelas Sony.
Meski demikian, kata dia, KPM yang berada di DTKS tetap memperoleh berbagai program penanganan kemiskinan lainnya seperti UHC, program pemberdayaan, dan mungkin ada yang dapat BLT, atau BNPT.
Baca Juga: Kisah Sedih Saat Eril Dilahirkan, Ridwan Kamil: Berstatus Orang Miskin dan Penerima Bansos
Pada prinsipnya, tambah Sony, pemerintah melakukan pelayanan kepada semua warga tanpa terkecuali. Hanya untuk KPM yang masuk Desil 1 itu memang sangat prioritas.
Bahkan, kata Sony, diluar program pemerintah, pihaknya saat ini tengah menyiapkan program pelibatan lembaga sosial non pemerintah yang ada di Kota Bandung untuk bisa membantu mengatasi kemiskinan.
''Kan banyak lembaga sosial yang melakukan pengumpulan uang dan barang, nah kami akan open data KPM yang Desil 1 ini supaya mereka juga bisa mengarahkan programnya ke sini,''tambah Sony.
Untuk itu, kata dia, pihaknya telah meminta kepada yayasan atau lembaga sosial yang memiliki program penangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial untuk membuat laporan ke Dinsos Kota Bandung.
''Ini bagian dari pola gotong royong yang kami ingin bangun. Jadi berbagai lembaga sosial yang ada di Kota Bandung ini bisa turut berpartisipasi mengatasi kemiskinan di Bandung ini,''tambah Sony.
Mengenai potensi penambahan angka kemiskinan 'ekstrem' di Kota Bandung, terkait dampak pandemi dan kenaikan BBM, Sony menyebut bahwa hal itu baru bisa diketahui dari hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang tengah dilaksanakan oleh BPS.
Baca Juga: Perdana, IPSM Kota Bandung Gelar Lomba Pekerja Sosial Masyarakat Sambut HKSN 2022
''Mungkin Maret baru diketahui hasil Regsosek ini,''jelas dia.