Network
KILASCIMAHI - Adanya wacana penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibahas sejumlah kalangan termasuk Ketum Parpol beberapa hari terakhir, mendapat respon beragam.
Termasuk dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu, yang menolak wacana penundaan pemilu 2024, dan apa urgensi nya?
Menyikapi wacana tersebut Haru menilai, hal tersebut melanggar kesepakatan konstitusi yang tertuang dalam undang undang bahwa Pemilu akan dilangsungkan pada 2024 mendatang.
Baca Juga: Ini Dia Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer, Kamis 3 Maret 2022
“Saya kira sebagai sebuah usulan kita harus menghargai hal itu, tetapi tentu saja usulan ini harus sesuai dengan konstitusi bahwa kita sudah sepakat dalam bentuk undang undang bahwa pemilu akan dilakukan secara serentak pada 2024 mendatang,” saat diminta komentarnya, Kamis 3 Maret 2022.
Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar ini menegaskan pemerintah harus konsisten, terhadap kesepakatan yang telah di tentukan oleh Undang – Undang Dasar 1945.
“Konstitusi kita memerintahkan agar dilaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali, apabila Presiden, Wakil Presiden kemudian juga DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak di pilih dalam Pemilu 2024 maka sesungguhnya mereka telah kehilangan legistimasi di hadapan konstitusi dan ini saya kira sangat berbahaya,” terangnya.
Baca Juga: Tinggalkan Chelsea, Roman Abramovich Sampaikan Salam Perpisahan Lewat Surat, Isinya Bikin Haru
Terkait alasan penundaan pemilu, Haru mengaku sependapat dengan pandangan Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada celah lembaga manapun yang mampu menunda Pemilu.
“Saya sangat sependapat dengan hal itu, oleh karena itu sebaiknya dari pada mengembangkan wacana untuk mengundurkan pemilu, alias memperpanjang jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebaiknya kita fokus bersiap menghadapi Pemilu 2024,” tegasnya.
