Network
KILASCIMAHI - Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat meminta PLN untuk tidak langsung mencabut listrik sekolah yang menunggak.
Termasuk, LBP2 juga meminta PLN untuk memberikan toleransi kepada sekolah yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar iuran listrik bulanan.
Menurut Ketua Umum LBP2, Asep B Kurnia atau AA Maung,. saat ini sekolah kerap kali mengalami keterlambatan pencairan Biaya Operasional Sekolah atau BOS.
Oleh karena itu, kata Aa Maung, jangan sampai gara-gara BOS telat cair, listrik sekolah dicabut PLN.
Baca Juga: Siapkan Pasanggiri Penca, Papag Setra Indonesia Akan Gelar Pelatihan Juri
''Sebagai sesama instansi negara, PLN harus memberikan toleransi khusus untuk pembayaran listrik sekolah,''ungkap AA Maung, Selasa 28 Februari 2023.
Menurut Aa Maung, petugas PLN harus paham bahwa sekolah untuk membayar listrik harus menunggu turunnya dana BOS yang pencairannya terkadang tidak tepat waktu atau terlambat.
Tapi di sisi lain, kata Aa Maung, pembayaran listrik tidak boleh telat.
''Satu hari telat saja bisa langsung diputus listriknya oleh PLN,''keluh Aa Maung.
Supaya tidak diputus listrik oleh PLN, Aa Maung mendapati banyak kepala sekolah yang terpaksa meminjam dana talangan.
