Network
Indon menambahkan bahwa ia mengakui bahwa sebagai anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa memiliki kuota untuk ikut membantu pemerintah menyalurkan bantuan PIP ini.
Dan Indon menegaskan, semua anggota Komisi X DPR RI memiliki hak yang sama terkait kuota PIP ini.
''Jadi parpol yang memiliki anggota di Komisi X DPR pasti punya program ini juga,''cetus dia.
Saat ditanyakan mengenai tudingan bahwa kuota PIP yang dimiliki Ledia Hanifa mencapai ratusan ribu, Indon membantahnya.
''Enggak banyak kang. Cuma 25 ribu,''tegas dia.
Menurut dia, jumlah ini tergolong kecil jika dikaitkan dengan cakupan wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi, daerah pemilihan Jabar 1 yang dihuni Ledia Hanifa.
Indon menilai program PIP yang digarap relawan Ledia Hanifa jadi ramai di Kota Cimahi karena wilayahnya yang kecil.
''Padahal kalau dibandingkan dengan 30 kecamatan di Kota Bandung dan 3 kecamatan di Kota Cimahi, jumlah kuota itu sangat kecil,''jelas dia.
Indon juga menegaskan bahwa tim relawan yang dibentuknya ini memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan tugas untuk menampung aspirasi masyarakat terkait PIP.
Jadi, Indon menegaskan bahwa tidak ada kampanye dibalik bantuan PIP ini.
